Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tidak Ajukan Dua Menterinya sebagai Caleg

Kompas.com - 24/04/2013, 23:51 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan sengaja tidak mengajukan dua menterinya, yaitu Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, sebagai calon anggota legislatif alias caleg untuk Pemilu 2014. Kedua pejabat itu diharapkan lebih berkonsentrasi mengurus tugas negara sampai akhir masa jabatannya tahun 2014 nanti.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengungkapkan hal itu di Jakarta, Rabu (24/4/2013).

Keputusan untuk tidak mengajukan menteri sebagai caleg diambil secara resmi oleh Lajnah Penetapan Caleg PPP untuk Pemilu 2014. Itu berbeda dengan Pemilu 2009, ketika Suryadharma Ali yang saat itu menjadi Menteri Koperasi juga diajukan sebagai caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Cianjur, Jawa Barat.

"Belajar dari pengalaman Pemilu 2009, PPP memutuskan untuk tidak mengajukan dua menterinya sebagai caleg. Kami ingin agar dua menteri dari partai kami bisa konsentrasi penuh menyelesaikan tugas-tugas di Kabinet Indonesia Bersatu II sampai masa jabatannya berakhir tahun 2014," katanya.

Jika menteri diajukan sebagai caleg, dia bisa terjebak berkonsentrasi di dapilnya sendiri. Padahal, menteri harus mengutamakan tugas sebagai pejabat negara, kemudian memikirkan partai secara menyeluruh.

"Dengan tidak menjadi caleg, menteri akan lebih bermanfaat bagi negara dan partai secara keseluruhan. Dengan mencalonkan diri, terkesan hanya mementingkan diri sendiri," katanya.

Meski demikian, Suryadharma Ali menghargai pilihan sejumlah menteri yang maju sebagai caleg. Itu bisa dilakukan asalkan menteri disiplin membagi waktu dengan mengutamakan tugas negara, baru kemudian partai, lantas kampanye di dapil.

Menteri bisa mengajukan izin kepada presiden untuk berkampanye pada Sabtu dan Minggu, setelah selesai tugas di kementerian. "Namun, tugas di pemerintahan tetap nomor satu. Menteri di kabinet pada dasarnya harus stand by selama 24 jam. Jika diperlukan, kita harus bekerja kapan pun juga," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com