Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipecat dari Pengurus Demokrat, Nomor Urut Irfan Gani Melorot

Kompas.com - 23/04/2013, 10:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Irfan Gani, yang dipecat dari posisinya sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, mengatakan, nomor urut pencalegannya mengalami perubahan setelah pemecatan. Namanya tetap dimasukkan dalam daftar caleg sementara (DCS) Partai Demokrat, tetapi ia ditempatkan pada nomor urut tiga. Sebelumnya, Irfan berada di nomor urut satu untuk Daerah Pemilihan (Dapil) DKI IV yang mencakup Cakung, Matraman, dan Pulo Gadung.

"Saya masuk DCS Partai Demokrat. Sekarang nomor urut tiga sebelumnya nomor urut satu," ujar Irfan, yang dikenal sebagai loyalis Anas Urbaningrum, saat dihubungi, Selasa (23/4/2013).

Posisi Irfan di nomor urut satu digantikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan. Sementara nomor urut kedua juga diisi anggota DPRD DKI Jakarta Monica. Meski terempas dari posisi puncak, Irfan mengaku tak gentar.

"Saya akan buktikan, kerja saya di masyarakat bukan karena struktural yang melekat," ujar mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Menjelang penyerahan DCS yang dilakukan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Irfan mendapatkan kabar pencopotannya dari posisi Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Ia mendapatkan kabar melalui pesan singkat dari Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli. Posisinya digantikan oleh Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Firmansyah.

Irfan mengaku tak tahu-menahu alasan pemecatannya. Namun, selama ini Irfan memang cukup vokal dalam hal penonaktifan Anas Urbaningrum dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

    Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

    Nasional
    Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Nasional
    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Nasional
    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Nasional
    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Nasional
    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    Nasional
    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Nasional
    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Nasional
    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Nasional
    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Nasional
    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

    Nasional
    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Nasional
    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com