Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terdakwa Bioremediasi Chevron Menolak Diperiksa

Kompas.com - 22/04/2013, 13:45 WIB
Amir Sodikin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Terdakwa kasus dugaan bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia, Herlan bin Ompo, untuk kedua kalinya menolak diperiksa sebagai terdakwa. Hal itu dia lakukan sebagai protes kepada majelis halim yang dianggapnya tidak memberi kesempatan pada dirinya untuk menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan.

Herlan adalah Direktur PT Sumigita Jaya, perusahaan yang menjalankan pekerjaan teknis bioremediasi Chevron. Aksi protes Herlan didukung para penasehat hukumnya yang diketuai Hotma Sitompoel, tak satupun anggota penasehat hukum hadir dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (22/4/2013).

Para penasehat hukum memilih walk out, seperti yang pernah dilakukan pada Jumat pekan lalu. Ketika itu Herlan sudah menyampaikan protes dan mogok tidak mau diperiksa sehingga hakim menunda pemeriksaan terdakwa hari ini.

Majelis hakim yang diketuai Sudharmawatiningsih menanyakan apakah penasehat hukum masih walk out dan tak mau menghadiri sidang? Herlan menjawab, sepanjang dirinya tak diberi waktu yang cukup untuk menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan, dirinya dan para penasehat hukum tak akan mau mengikuti sidang ini.

"Saya menuntut perlakuan yang sama, jaksa diberi waktu sampai 4 bulan sementara saya hanya seminggu," kata Herlan. Ia menyebut majelis hakim tidak adil dan dirinya tetap tidak mau diperiksa.

Namun keberatan terdakwa diabaikan dan sidang tetap digelar. Jaksa dipersilakan majelis hakim untuk maju ke depan untuk menunjukkan barang bukti.

Hingga berita ini dibuat, Herlan tetap menolak menjalani sidang walau hadir di depan majelis hakim. Herlan menolak melihat barang bukti dan tetap tak mau bicara terkait pemeriksaan dirinya.

Sidang dijaga aparat kepolisian dan majelis hakim sempat memerintahkan petugas kepolisian mengusir pengunjung sidang yang berteriak agar Herlan tetap menolak diperiksa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com