Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Banyak Pejabat Ditawari Gratifikasi Seks

Kompas.com - 18/04/2013, 16:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, kasus gratifikasi seksual yang diterima Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tedjocahyono tidak hanya terjadi di kalangan hakim. Pejabat negara lain juga banyak ditawari gratifikasi seks. Maksud gratifikasi seks ini tentu saja untuk menyukseskan kepentingan pemberi gratifikasi yang membutuhkan jabatan para pejabat tersebut.

"Banyak pejabat yang ditawari gratifikasi seksual. Bahkan, ada pejabat yang takut menindak suatu hal ketika ia ditelepon perempuan nakal yang berelasi dengan dirinya, semacam teror," kata Mahfud seusai menjadi pembicara pada acara Indonesia Broadcastin Expo di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Mahfud menambahkan, menurut hukum, setiap orang yang terima gratifikasi, asal melapor dan tidak berpengaruh dengan jabatan dan pekerjaan, tidak ada masalah. "Akan sulit menjadikan seks sebagai tindak pidana suap dan gratifikasi. Di hukum pidana, ini masuk delik ringan," kata Mahfud.

Pada Jumat (22/3/2013) yang lalu, KPK menangkap tangan Setyabudi. KPK juga menemukan uang sebesar Rp 500 juta di mobil yang digunakan Asep Triana, orang dekat Toto Hutagalung (tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial tahun 2009 dan 2010). Setyabudi adalah ketua majelis hakim kasus tersebut.

Pengacara Toto, Johnson Siregar, mengakui bahwa Setyabudi kerap minta diberikan perempuan. Biasanya, Setyabudi memintanya pada Kamis atau Jumat. (Ariehta Eleison Sembiring)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com