Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Buyung Mau Bela Anas Urbaningrum

Kompas.com - 17/04/2013, 13:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara senior Adnan Buyung Nasution menjadi ketua tim pembela tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang, Anas Urbaningrum. Ia dan tim akan mendampingi Anas menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa alasan Buyung bersedia dan menerima permintaan Anas?

Sebagai pengacara, Buyung mengaku tidak punya alasan untuk menolak pihak mana pun yang datang meminta bantuan hukum atau mencari keadilan. Alasan lain, katanya, ia selalu condong untuk membela orang yang tertindas atau teraniaya.

"Pengamatan saya selama ini, Anas seolah-olah sudah dihukum oleh opini yang gencar, yang merugikan nama baik dan kehormatannya. Saya terpanggil untuk membelanya," kata Buyung saat jumpa pers di kantor Adnan Buyung Nasution Partners Law Firm (ABNP), Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Jumpa pers itu dihadiri para pengacara lama Anas dan pengacara lain, yakni Firman Wijaya, Tina Haryaning, Asmar Oemar Saleh, Carrel Ticualu, Patra M Zen, Handika Honggowongso, dan Abdul Hadi Lubis. Hadir pula Anas.

Buyung mengatakan, pihaknya bukan asal membela tersangka. Ia mengaku memiliki misi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

"Mudah-mudahan semua pihak terkait bersama-sama secara jujur dan bersih menegakkan hukum," kata Buyung.

Firman Wijaya mengatakan, pihaknya memutuskan meminta bantuan Buyung setelah melihat apa yang dialami Anas hampir dua tahun terakhir. Menurut dia, melihat peristiwa selama ini, kekuasaan dan penegak hukum sudah bersatu. Salah satunya terkait peristiwa bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas.

"Ketika itu terjadi, lokomotif demokrasi harus bergerak. Tokohnya, kan, Bang Buyung. Ada ancaman serius buat penegakan hukum dan keadilan ketika wajah hukum dan kekuasaan bersatu. Saya pikir guru kita Bang Buyung perlu turun. Kami lihat tidak ada penjelasan hukum tentang sprindik bocor. Ini abnormal proses terhadap kasus Anas," ucap Firman.

Berita terkait kasus Hambalang dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com