Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Yenny, Masuk Demokrat Harus "Berdarah-darah" Dulu

Kompas.com - 16/04/2013, 11:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai batalnya Yenny Wahid bergabung ke partainya karena adanya mispersepsi yang diterima Ketua Umum DPP Partai Kedaulangan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) itu. Menurut Ruhut, Yenny mengira bisa mendapatkan posisi tinggi di Demokrat sekaligus membawa gerbong Nahdliyin masuk bersamanya.

"Kalau aku lihat dia salah persepsi. Mungkin dia, partainya enggak lolos. Mau gabung ke partai pemenang pemilu. Kalau bawa gerbong semuanya tidak mungkinlah, kalau pribadi oke. Tapi ini langsung minta jabatan tinggi kan kasihan," ujar Ruhut, saat dihubungi, Selasa (16/4/2013).

Anggota Komisi III DPR itu, mengatakan, Demokrat tetap mengutamakan kader-kadernya masuk dalam jajaran kepengurusan. Untuk menjadi pengurus Demokrat, kata Ruhut, kader harus 'berdarah-darah' terlebih dulu hingga mendapatkan jenjang karir yang baik di partai.

"Tidak bisa langsung naik posisinya. Harus kerja keras, berdarah-darah dulu. Lihat bagaimana Pak SBY dan Bu Ani, tidak hanya berdarah-darah, nyawa pun direlakan mulai dari awal membangun partai ini. Lihat juga Mas Ibas, jadi tidak ada yang langsung minta posisi," kata Ruhut.

Meski demikian, Ruhut menyampaikan terima kasih kepada Yenny Wahid atas niatnya bergabung ke Partai Demokrat. Ia mengungkapkan, sejak Yenny, sejak ada wacana bergabungnya putri Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu ke Demokrat, partainya mendapat banyak limpahan kader.

"Gara-gara Mbak Yenny, banyak Kyai yang daftar masuk Demokrat. Jadi kami berterima kasih juga. Walaupun akhirnya Mbak Yenny batal masuk partai kami, para kyai itu akan tetap bersama kami. Jadi tak perlu khawatir," katanya.

Kabar merapatnya Yenny ke Demokrat berembus seusai Kongres Luar Biasa Demokrat, akhir Maret lalu. Yenny sempat hadir di arena itu. Ia juga pernah diundang Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke kediaman pribadinya, di Cikeas, Jawa Barat. 

Sementara, pada dini hari tadi, Yenny menuliskan empat tweet melalui akunnya dengan hashtag #YWdiPD. T weet pertama Yenny di akun @yennywahid tertulis: Stlh mempertimbangkan masukan2, baik dr para sesepuh, ulama, kader dan masy luas sy memutuskan utk tdk bergabung dgn Partai Demokrat.#YWdiPD

Menyusul tweet kedua: Namun sy tetap mengucapkan trmksh setulusnya kpd Pak SBY dan segenap pengurus PD atas tawaran yg sgt simpatik tsbt. # YWdiPD

Lalu pada tweet ketiga, Yenny menulis: Semoga PD bisa segera memperbaiki citra dirinya dan fokus kembali berjuang bagi kepentingan masyarakat. #YWdiPD

Tweet keempat dari hashtag itu tertulis: Utk teman2 yg telah beri masukan, saran dan doa sy ucapkan terimakasih banyak atas perhatiannya. #YWdiPD.

Informasi yang diperoleh Kompas.com dari Sekjen PKBIB Imron Rosyadi Hamid, Yenny akan memberikan keterangan pers, Selasa siang, di Kantor DPP PKBIB. Ia membenarkan bahwa Yenny menolak bergabung dengan Partai Demokrat. Namun, Imron belum mau berkomentar banyak mengenai keputusan Yenny itu.

"Informasinya seperti yang di Twitter," kata Imron di Jakarta, Selasa (16/4/2013).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

    Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

    Nasional
    Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

    Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

    Nasional
    KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

    KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

    Nasional
    4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

    4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

    Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

    Nasional
    KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

    KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

    Nasional
    Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

    Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

    Nasional
    Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

    Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

    Nasional
    Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

    Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

    Nasional
    Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

    Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

    Nasional
    Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

    Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

    Nasional
    Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

    Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

    Nasional
    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Nasional
    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com