KPU Alokasikan Rp5 Triliun untuk Logistik Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalokasikan dana sebesar Rp 5 triliun untuk pengadaan logistik kebutuhan Pemilu 2014. Anggaran itu akan digunakan untuk alokasi pelaksanaan pemilu di tahun 2013 dan 2014.

"Volume pengadaan logistik kebutuhan Pemilu Tahun 2014 tergolong cukup besar yaitu lebih dari Rp 5 triliun," kata Ketua KPU Husni Kamil Malik, saat ditemui seusai menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Gedung Smesco, Senin (15/4/2013).

Anggaran tersebut, kata Husni, akan digunakan untuk keperluan pengadaan barang dan jasa, mulai dari pengadaan bilik suara dan kertas suara, pengadaan server, dan alat informasi teknologi, hingga Sistem Informasi Data Pemilih (Sidali).

Husni menambahkan, selain bekerja sama dengan LKPP, pihaknya juga telah melakukan kerja sama dengan sejumlah lembaga, di antaranya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosartanal) dan ITB.

"Kerja sama dengan Bakosurtanal itu untuk distribusi logistik pemilu mulai dari pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota," katanya.

Sementara, kerja sama dengan BPPT dan ITB adalah untuk mempersiapkan keperluan IT KPU. Hal itu untuk mengantisipasi adanya aktivitas peretas sistem yang mungkin akan terjadi selama masa pemilu. Husni mengatakan, kerja sama antara KPU dengan LKPP sudah berlangsung sejak 2009. Kerja sama itu dilakukan untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih baik.

"Kesepakatan membangun kerjasama ini sebagai upaya mengelola proses pengadaan logistik yang lebih profesional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.