Kompas.com - 12/04/2013, 18:50 WIB
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Public Virtue Institute (PVI) mendukung langkah DPR menunda pengesahan RUU Ormas yang menjadi polemik masyarakat. Publik khawatir, kebebasan berkumpul dan berserikat diatur-atur, kebebasan berpendapat dapat mundur ke masa lalu.

 

Padahal, selama ini kebebasan itu banyak memberi kekuatan rakyat untuk berdaulat. Sebut saja demo serikat buruh Jawa Barat menghasilkan UMP naik dan aksi SaveKPK yang memaksa presiden untuk mendamaikan KPK dan Polri.

 

Pendiri Virtue Institute, Usman Hamid, di Jakarta, Jumat (12/4/2013), mengatakan, pihaknya menyambut positif langkah DPR menunda RUU Ormas. Ini menunjukkan para pembuat undang-undang mendengar aspirasi rakyat, baik yang diutarakan di media sosial maupun berbagai kanal aspirasi lain. Polemik RUU Ormas disuarakan ribuan warga internet yang menandatangani petisi http://www.change.org/ruuormas.

 

Kristina Viri, pembuat petisi, berharap kebebasan berkumpul dan berserikat tidak diatur seperti dulu. Sejak internet tumbuh, media sosial makin berperan dalam suarakan intervensi publik. RUU Ormas terlihat seperti upaya melemahkan intervensi publik yang menguat. "Bila memang rakyat berdaulat atas negeri ini, mengapa hak berkumpul dan berserikat perlu dibatasi?" kata Kristina

 

Menurut Usman, dalam hari-hari terakhir, jumlah pendukung petisi berlipat ganda dari 664 orang menjadi 1.434 orang yang menolak RUU Ormas. "Tentu tak satupun dari kita ingin, kebebasan yang dulu diperjuangkan aktivis 98 lenyap tanpa bekas, digantikan sebuah regulasi yang mengekang kebebasan kita berkumpul dan berserikat," kata Usman.

 

Pemerintah, lanjut Usman, lebih baik memproses berbagai pelanggaran hukum oleh ormas tertentu. Kebebasan berpendapat di negara demokrasi seperti Indonesia, jelas penting. Seiring dengan kemajuan media sosial, kebebasan berpendapat tak bisa terpisahkan.

 

"Bila ada ormas mengganggu keutamaan publik, lebih tepat negara mengambil langkah hukum, bukan membuat aturan yang mengekang kebebasan masyarakat berkumpul dan berserika," tambah Usman.

 

Sejumlah lembaga yang menolak rencana pengesahan RUU Ormas ini antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kontras, ELSAM, dan Imparsial. Berbagai institusi inilah yang hingga saat ini vokal menyatakan pendapat mereka, untuk menolak pengesahan RUU Ormas.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Nasional
Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 Hingga Bertemu Wapres Zambia

Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 Hingga Bertemu Wapres Zambia

Nasional
Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Nasional
Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Nasional
40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

Nasional
Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Nasional
Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Nasional
Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Nasional
Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Nasional
Luhut Sang 'Menteri Superior' dan Tugas Baru dari Jokowi

Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

Nasional
Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

[POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

Nasional
Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

Nasional
Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.