Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Presiden, Kini Menteri Demokrat Rangkap Jabatan

Kompas.com - 11/04/2013, 14:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera meletakkan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Alasannya, SBY tak mau merangkap jabatan terlalu banyak lantaran saat ini juga masih aktif sebagai Presiden RI. Sebagai gantinya, SBY justru menunjuk dua menteri dari Partai Demokrat untuk rangkap jabatan di partai itu.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina serta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin sebagai Ketua Dewan Kehormatan. "Pak SBY tidak pegang beberapa posisi dan diserahkan ke yang lain. Ketua Dewan Pembina dijabat Pak Mangindaan dan Ketua Dewan Kehormatan dijabat Pak Amir Syamsuddin," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua di Kompleks Parlemen, Kamis (11/4/2013).

Max mengatakan, Partai Demokrat akan melakukan sejumlah perubahan terkait struktur kepengurusan. Salah satunya adalah penambahan posisi wakil ketua umum menjadi lima orang. Nurhayati Ali Assegaf, kata Max, merupakan salah satu yang diusulkan menjadi Wakil Ketua Umum karena mewakili kaum perempuan. Sementara posisi Nurhayati sebagai Wakil Sekretaris Jenderal akan digantikan Andi Nurpati.

"Memang ada beberapa yang berubah, pengumuman resminya akan kami sampaikan dalam satu dua hari ke depan," imbuh Max.

Max juga membantah pernyataan anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok yang mengatakan bahwa Edhie Baskoro Yudhoyono mungkin tak lagi menjabat posisi sekretaris jenderal. Pasalnya, Ibas dikatakan akan kuliah ke luar negeri.

"Itu rumor tidak benar. Sampai sekarang, sekjen berkomitmen tetap menjabat sampai 2015 mendatang. Tidak pernah terpikirkan mengganti posisi sekjen," ucap Max.

Setelah SBY terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, partai ini mulai sibuk melakukan perombakan struktur. Max mengatakan, perombakan ini dilakukan untuk penguatan partai, bukan untuk pembersihan orang-orang tertentu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Nasional
    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Nasional
    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com