Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Golkar Masih Matangkan Daftar Caleg

Kompas.com - 11/04/2013, 06:26 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Memanfaatkan masa pendaftaran calon legislatif yang berakhir 22 April 2013, Partai Golkar masih mempertimbangkan nama-nama calegnya. Nama-nama caleg akan dibahas kembali dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat dan kemudian menjadi hak prerogatif ketua umum.

Hal ini disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Rabu (10/4/2013) di Jakarta. "Memang harus diakui, tidak mudah menyusun (daftar caleg), masih ada tarik-menarik. Jadi, kami menggunakan waktu yang ada sebab banyak tokoh dan kader potensial dan tim kecil diminta mempertimbangkan ulang rekam jejak para kader supaya tidak timbul gejolak yang tidak perlu," katanya.

Karena itu, Priyo menolak menyebutkan nama-nama caleg yang dijagokan. Direncanakan, nama-nama caleg akan dibahas dalam rapat pleno DPP Partai Golkar dalam beberapa hari ini. Di tahap akhir, ketua umum memiliki hak prerogatif untuk menetapkan calon legislatif yang diajukan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, para menteri dari Partai Golkar—Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perikanan dan Kelautan Syarif Tjitjip Sutarjo, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat—belum memastikan untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif.

Namun, bila mencalonkan diri, Sharif Cicip Sutarjo dan MS Hidayat siap diposisikan di Jawa Barat, sedangkan Agung Laksono di DKI Jakarta. Selain itu, dari unsur pimpinan DPR dan MPR, Priyo Budi Santoso bersiap maju kembali dari Jawa Timur, sedangkan Hajriyanto Tohari dari Jawa Tengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com