Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Menteri juga Harus Kerja untuk Partai

Kompas.com - 09/04/2013, 17:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengajukan lima menterinya untuk ikut serta menjadi calon anggota legislatif. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, menteri menjadi caleg adalah hal yang wajar karena para menteri itu juga memiliki tanggung jawab kepada partai.

"Kami memang meminta semua menteri dari Partai Demokrat harus turun gunung untuk menjadi vote getter di Pemilu 2014. Kalau ada tanggapan negatif, sah-sah saja. Tapi kan kerja mereka hanya tinggal satu tahun lagi dan mereka juga punya kewajiban membesarkan partai," kata Max di Kompleks Parlemen, Selasa (9/4/2013).

Max menuturkan bahwa keikutsertaan para menteri menjadi caleg adalah sebuah kebutuhan dan kewajiban. Hal ini mirip seperti anggota DPR. Selain harus menjalani kewajiban sebagai anggota Dewan, Max mengatakan, politisi juga harus berkegiatan menyukseskan program partai.

"Tidak ada hal yang aneh. Sebuah parpol berjuang untuk partainya menaikkan elektabilitas, di era bebas seperti ini biasa saja," ujar anggota Komisi I DPR tersebut.

Max memastikan bahwa lima menteri dari Partai Demokrat tidak akan memanfaatkan fasilitas kenegaraan dalam setiap kampanye. "Kan ada badan yang koreksi itu, KPK juga bisa melihat. Intinya para menteri ini tak perlu takut kalau mau bekerja secara jujur," ujar Max.

Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memajukan para menteri dari partai masing-masing sebagai caleg. Partai Demokrat, misalnya, menurunkan lima menterinya menjadi caleg. Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin.

Sementara itu, PKB mengajukan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini dan PAN mengajukan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Azhwar Abubakar dari Aceh. Selain itu, PKS juga menurunkan dua menterinya sebagai caleg, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dan Menteri Pertanian Suswono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
     Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Nasional
    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    Nasional
     Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Nasional
    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

    Nasional
    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Nasional
    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Nasional
    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Nasional
    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Nasional
    Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

    Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

    Nasional
    Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

    Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

    Nasional
    Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

    Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com