Kompas.com - 09/04/2013, 13:57 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan Direktur Utama PT Buana Estate, Rita Ria Kurnianta Probosutedjo, Selasa (9/4/2013), sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Rita diketahui sebagai putri dari Probosutedjo, adik tiri mantan Presiden Soeharto.

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AAM (Andi Alfian Mallarangeng) dan DK (Deddy Kusdinari), dan TBM (Teuku Bagus Muhammad Noer),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

KPK memeriksa Rita karena dia dianggap tahu seputar lahan Hambalang.

Probosutedjo melalui PT Buana Estate merupakan pemilik awal lahan Hambalang yang kini digunakan Kemenpora untuk mendirikan pusat pelatihan olahraga. Seusai diperiksa KPK pada tahun lalu, Rita melalui pengacaranya, Ariano Sitorus, mengungkapkan kalau PT Buana Estate belum melepas hak guna lahan Hambalang tersebut kepada Kemenpora.

Menurut Ariano, PT Buana Estate tidak pernah menerima uang kompensasi atas lahan seluas 30 hektar di Bukit Hambalang, Bogor, tersebut. Menurutnya, PT Buana hanya menghibahkan lahan 30 hektar itu ke Kemenpora untuk kepentingan pendidikan olahraga. Belum ada pembicaraan nyata antara PT Buana dan Kemenpora terkait lahan.

Masalah lahan ini merupakan salah satu kejanggalan yang diusut KPK terkait proyek Hambalang. Proyek pembangunan ini sempat diminta untuk dihentikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan karena lahan untuk proyek belum ada sertifikatnya.

Terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Hambalang, KPK telah memeriksa sejumlah pihak untuk dikonfirmasi mengenai masalah sertifikat, di antaranya, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, Sekretaris Utama BPN Managam Manurung, serta anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono. KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus proyek Hambalang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keempatnya adalah mantan Menpora Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer, serta mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Adapun Andi, Deddy, dan Teuku Bagus diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Sedangkan Anas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

    PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

    [POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

    Nasional
    Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

    Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

    Nasional
    Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

    Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

    Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

    Nasional
    Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

    Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

    Nasional
    KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

    KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

    Nasional
    Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

    Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

    Nasional
    4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

    4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

    Nasional
    Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

    Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

    Nasional
    KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

    KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

    Nasional
    Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

    Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

    Nasional
    Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

    Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

    Nasional
    Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

    Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

    Nasional
    Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

    Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.