Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, PKS Serahkan Daftar Caleg ke KPU

Kompas.com - 09/04/2013, 10:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah merampungkan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS). Menurut rencana, PKS akan menyerahkan DCS pada hari ini, Selasa (9/4/2013), ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu disampaikan Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid saat dihubungi, Selasa pagi.

"Insya Allah hari ini PKS akan daftar ke KPU dari pusat sampai daerah, minimal untuk tingkat DPR pusat hari ini didaftarkan," ujar Hidayat.

Ia mengungkapkan, untuk tingkat DPR ada 489 kader yang diajukan sebagai caleg. Hampir sebagian besar anggota DPR dari Fraksi PKS saat ini dicalonkan lagi menjadi caleg. Namun, Hidayat mengatakan ada pula beberapa anggota Dewan dari Fraksi PKS yang tidak lagi maju sebagai caleg karena faktor usia dan kesehatan.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PKS di parlemen itu menjelaskan, untuk caleg DPR, sebanyak 34 persen di antaranya merupakan caleg perempuan, dan 66 persen merupakan caleg laki-laki.

"Dari tahun lalu, komposisi caleg perempuan kami selalui melampaui 30 persen," ujar Hidayat.

Sementara, untuk tingkat provinsi dan kabupaten, lanjutnya, caleg perempuan persentasenya lebih besar yakni mencapai 36 persen. Hidayat menjelaskan, mekanisme pencalegan di DPR bukan mencalonkan diri, tetapi dipilih oleh partai karena dianggap mampu. Di antara caleg yang diajukan PKS, Hidayat memastikan Presiden PKS Anis Matta dan Sekretaris Jenderal Taufik Ridho tidak akan maju sebagai caleg.

"Tidak nyaleg karena Presiden dan Sekjen partai harus fokus mengurus partai," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com