Wibawa Hukum Terpuruk, Menko Polhukam Tak Komentar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto enggan berkomentar mengenai hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bahwa kewibawaan hukum di Indonesia mencapai titik terendah.

"Kenapa tanya saya, tanya LSI lah," kata Djoko singkat lalu masuk ke dalam mobil dinasnya seusai menghadiri acara Munas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (8/4/2013).

Seperti diberitakan, sebanyak 56 persen responden dari 1.200 responden yang disurvei menyatakan tidak puas terhadap penegakan hukum. Penyebabnya antara lain publik tidak percaya aparat penegak hukum bertindak adil dan lemahnya kepemimpinan nasional.

Pada Januari 2010, publik yang tidak puas terhadap penegakan hukum sebesar 37,4 persen, sementara Oktober 2010 menjadi 41,2 persen. September 2011, ketidakpuasan mencapai 50,3 persen, sementara Oktober 2012 mencapai 50,3 persen. Sementara itu, pada April 2013, ketidakpuasan publik 56,0 persen.

Menurut LSI, penyebab ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum adalah rendahnya kepercayaan publik bahwa penegak hukum akan bertindak adil, kemarahan publik akibat banyak politisi yang korupsi, pembiaran penegak hukum atas kasus amuk massa, dan lemahnya kepemimpinan nasional dalam menegakkan hukum secara konsisten.

Dua institusi yang bertugas menegakkan hukum, yakni Kepolisian dan Kejaksaan berada di bawah koordinasi Djoko.