Presiden: Aceh Jangan Kembali ke Masa Konflik

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pemimpin di eksekusif, legislatif, dan yudikatif Aceh untuk menjaga pencapaian perdamaian di Aceh tahun 2005. Untuk itu, Presiden berharap agar masalah yang ada, terutama terkait lambang dan bendera Aceh, diselesaikan dengan baik sesuai aturan yang ada.

"Jangan ada masalah-masalah baru yang kembali ke masa konflik dulu," kata Presiden saat jumpa pers seusai shalat Jumat di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Dalam jumpa pers tersebut, Presiden menyinggung konflik selama 30 tahun di Aceh. Konflik itu memakan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit, baik dari pihak Gerakan Aceh Merdeka, TNI/Polri, dan rakyat Aceh.

Tsunami yang merenggut korban jiwa sangat besar, kata Presiden, menjadi salah satu faktor yang memotivasi semua pihak untuk mengakhiri konflik. "Aceh kemudian membangun masa depannya dengan baik dalam kesatuan NKRI. Itu sejarah," kata dia.

Presiden menambahkan, agenda dan fokus Pemerintah Aceh dan pusat adalah membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh seperti dilakukan daerah lain. Presiden tidak ingin agar masalah lambang dan bendera Aceh ditarik ke ranah politik lantaran merupakan ranah hukum.

"Saya tidak ingin kita mundur ke belakang dan saya tidak ingin ada masalah-masalah baru yang sebenarnya tidak diperlukan. Kita harus bersatu dan bersama-sama menyelesaikan pembangunan di Aceh menuju kehidupan masyarakat Aceh yang aman, tenteram, dan damai. Lebih spesifik lagi sejahtera," kata Presiden.

Seperti diberitakan, Kementerian Dalam Negeri memberikan kesempatan selama 15 hari kepada Pemprov Aceh serta DPR Aceh untuk mempelajari hasil klarifikasi Mendagri terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Intinya, bendera dan lambang Aceh mesti diubah lantaran mirip lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).