Sprindik Anas, Istana Tak Lebih Cepat Tahu daripada Media

JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Etik memutuskan bahwa tidak ada pihak Istana yang terlibat dalam pembocoran draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum. Istana menerima informasi mengenai penetapan status tersangka Anas tidak lebih cepat daripada media massa.

“Kami meneliti tidak ada fakta terkait. Mereka (Istana) menerima (informasi) sama cepatnya dengan teman-teman media. Pada 8 Februari (2013) dokumen itu print-out-nya dibawa ke Setiabudi One, sesudah itu beredar di social-media, kecepatannya sama,” kata Ketua Komite Etik Anies Baswedan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (3/4/2013).

Pernyataan Anies ini menjawab rumor yang sempat beredar mengenai dugaan keterlibatan staf Istana dalam pembocoran draf sprindik Anas itu. Istana sempat melakukan penyelidikan internal terkait rumor tersebut. Pada 12 Februari 2013, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah tudingan pihak Istana terlibat pembocoran sprindik.

Menurut Julian, lembaga kepresidenan tidak pernah mencampuri urusan lembaga lain, termasuk KPK. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, sangat menghormati kewenangan KPK dan tak akan ikut campur dalam proses penegakan hukum.

Dalam putusannya, Komite Etik menyatakan kalau pelaku utama pembocoran draf sprindik Anas adalah sekretaris Ketua KPK Abraham Samad yang bernama Wiwin Suwandi. Menurut Komite, motif pembocoran sprindik oleh Wiwin tersebut belum jelas.

Wiwin membocorkan status tersangka Anas, baik yang berupa informasi maupun yang berupa dokumen draf sprindik, kepada pihak-pihak tidak berwenang. Sementara Abraham dikenakan sanksi berupa teguran tertulis karena dianggap terbukti melanggar kode etik pimpinan KPK.

Komite Etik juga menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja. Adnan dianggap melakukan pelanggaran ringan kode etik dengan mengungkapkan kepada media kalau kasus dugaan pemberian hadiah kepada Anas bukanlah level KPK.

Istana pun menyatakan lega dengan keputusan Komite Etik terkait kasus ini. Julian meminta semua pihak dapat menerima hasil kerja Komite Etik KPK.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Sprindik Anas Urbaningrum