Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Telusuri Kemungkinan Uang Suap dari Kas Pemkot Bandung

Kompas.com - 03/04/2013, 21:30 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut asal-usul uang yang diberikan kepada hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono. Uang ratusan juta yang ditemukan KPK di ruangan Setyabudi saat tangkap tangan itu diduga berkaitan dengan kepengurusan perkara korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan KPK tengah menelusuri kemungkinan uang itu berasal dari kas Pemkot Bandung. Penelusuran dilakukan mengingat salah satu tersangka pemberian uang oleh KPK adalah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat.  

“Itu akan kami dalami apakah uang itu dari kas daerah atau bukan. Kan bisa saja uang itu bukan dari kas daerah tapi bisa jadi dari pihak ketiga dan untuk kepentingan lain,” kata Bambang di Jakarta, Rabu (3/4/2013). KPK juga mendalami keterkaitan Wali Kota Bandung Dada Rosada dalam kasus ini.

Menurut Bambang, KPK masih menelusuri motif dibalik pemberian uang kepada hakim Seyabudi tersebut. “Sejauh ini cuma pihak pertama, broker, dan bisa didalami lebih lanjut keterkaitan hubungan dengan Dada,”ujarnya.

Bambang juga memastikan, KPK akan memeriksa Dada. Keterangan Dada, menurut Bambang, diperlukan untuk proses lebih lanjut membuktikan tindak pidana yang dituduhkan kepada para tersangka.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka. Selain Herry, mereka yang menjadi tersangka adalah hakim Setyabudi, Ketua organisasi masyarakat di Bandung, Gasibu Pajaran Toto Hutagalung, serta pria bernama Asep yang diduga sebagai orang suruhan Toto.

Toto disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Dada. Hingga kini, keberadaan Toto masih belum jelas dan dia masuk daftar pencarian orang (DPO) KPK. Terkait penyidikan kasus ini, KPK juga telah mencegah Dada bepergian ke luar negeri.

Penyidik lembaga antikorupsi ini pun telah menggeledah ruangan kerja Dada di kantor Pemkot Bandung. “Orang menyuap kan pasti ada motif. Nah motif ini bisa berkaitan dengan hal-hal lain termasuk siapa yang terlibat di dalamnya. Kami sedang melakukan pemeriksaan," tutur Bambang. Pencegahan dilakukan, tambah dia, supaya orang-orang yang akan diperiksa jangan pergi ke mana-mana.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KPK Tangkap Tangan Hakim Bandung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com