LBH: Kerusuhan di Palopo, Polisi Kecolongan

MAKASSAR, KOMPAS.com -- Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar, Zulkifli Hasanuddin, menilai pembakaran kantor Wali Kota Palopo, kantor Golkar Palopo, kantor BKD Palopo, kantor kecamatan, Akper Tamanre dan dua kendaraan dinas serta satu unit sepeda motor di Palopo, membuktikan bahwa pihak kepolisian lemah mengatasi setiap permasalahan.

"Polisi selalu saja kecolongan dalam mengendalikan massa yang anarkis, seharusnya sejak awal kepolisian sudah mengetahui hal ini akan terjadi karena polisi itu memiliki satuan intel," katanya, Minggu (31/3/2013).

Zulkifli pun mempertanyakan kinerja intel Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan Polres Palopo, kenapa hal ini bisa terjadi.

"Saya, melihat Intel kepolisian tidak ada perannya, kemana peran mereka? Kenapa hal ini dapat terjadi? Yang jelas polisi kecolongan dalam kasus ini," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kota Palopo memanas pasca-penetapan pemenang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo oleh KPUD, kantor Partai Golkar Palopo dibakar massa.

Awalnya, massa yang menyerbu masuk ke halaman kantor Partai Golkar hanya melemparinya dengan batu. Kaca-kaca di depan kantor tersebut pecah karenanya.

Setelah melempar batu, massa yang semakin panas membakar kantor tersebut. Pihak kepolisian beberapa kali melemparkan gas air mata kepada para massa.

Selain kantor Golkar, massa juga menghancurkan kantor Wali Kota Palopo. Bahkan bagian BKD kantor wali kota Palopo juga telah dibakar oleh massa.

Dua kendaraan dinas yang terparkir di halaman kantor wali kota ikut menjadi sasaran. Mereka menghancurkan dua mobil dinas dan satu motor.

Sementara itu, kerusuhan antarmassa pendukung pasangan calon Wali Kota Palopo disebabkan adanya dugaan penggelembungan suara. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi Endi Sutendi kepada Kompas.com, Minggu (31/03/2013).

"Informasi yang diperoleh dari Polres Palopo, kericuhan terjadi diduga adanya penggelembungan suara. Akibatnya, massa paslon (pasangan calon, red) yang kalah mengamuk dan melakukan pelemparan batu dan bom molotov," kata mantan Wakil Kepala Polrestabes Makassar ini.