Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika SBY Ketum, Majelis Tinggi Dibubarkan

Kompas.com - 30/03/2013, 12:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis

DENPASAR, KOMPAS.com - Sejumlah skenario dipersiapkan jika nantinya Susilo Bambang Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Salah satunya adalah perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, pada bagian struktur kepengurusan.

"Kami sudah siapkan sejumlah skenario draft AD/ART jika nantinya SBY menjadi Ketua Umum. Termasuk salah satunya adalah pembubaran Majelis Tinggi," ujar anggota panitia pengarah Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, Carrel Ticualu di Hotel Inna Beach, Denpasar, Sabtu (30/3/2013). Dia menjelaskan jika SBY terpilih sebagai Ketua Umum, maka nantinya akan ada Ketua Harian.

Dalam AD/ART Partai Demokrat saat ini, tidak ada jabatan Ketua Harian dalam struktur kepengurusan partai ini. Carrel mengatakan siapa Ketua Harian akan ditentukan oleh SBY sebagai formatur tunggal. Sementara SBY akan merangkap jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina.

Di dalam draft yang disiapkan panitia pengarah, Carrel mengungkapkan aturan tentang kondisi kritis Partai Demokrat juga mulai diatur. "Jadi yang diatur kalau-kalau partai dalam kondisi kritis kepemimpinan, ada ditunjuk orang lain untuk menggantikan tanpa harus menggelar Kongres Luar Biasa (KLB)," papar dia.

Pembukaan KLB Partai Demokrat rencananya akan dilakukan pada pukul 13.00 WITA. SBY akan menyampaikan sikapnya dalam forum ini apakah maju menjadi ketua umum atau tidak.

Jika SBY mau menjadi ketua umum, KLB dipastikan akan berlangsung singkat karena kemungkinan besar akan ada keputusan aklamasi. Pada pertemuan pagi ini, SBY sudah menyampaikan kesediaannya maju sebagai Ketua Umum di hadapan 33 pengurus DPD.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KLB Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com