Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSN, Elektabilitas PDI-P Teratas

Kompas.com - 24/03/2013, 14:57 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendapat perolehan suara terbanyak yakni 20,5 persen jika pemilu dilaksanakan saat ini. Demikian hasil survei Lembaga Survei Nasional yang dirilis di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Minggu (24/3/2013).

"Untuk kasus PDI Perjuangan, konsistensi partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil merupakan faktor internal paling menonjol," terang Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry.

Dia menjelaskan, PDI-P dipersepsikan publik sebagai partai yang konsiten membela kepentingan rakyat kecil. Selain itu, faktor lain yang membuat elektabilitas naik adalah sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Hasil survei menunjukkan adanya "Jokowi effect" untuk PDI-P.

"Sebanyak 9,5 pesen mengaku memilih PDI-P karena tertarik pada figur Jokowi. Sementara 'faktor Megawati' hanya dijadikan alasan sebanyak 7,1 persen," terangnya. Menurutnya, PDI-P juga telah menemukan ikon baru yang dapat menggairahkan semangat kader lainnya dengan kehadiran Jokowi.

Kemudian, hasil survei menempatkan Partai Golkar pada posisi kedua yakni 19,2 persen. Hasil ini menurun jika dibanding hasil survei lain beberapa waktu lalu yang selalu menempatkan Golkar di posisi teratas. Setelah Golkar adalah Gerindra dengan 11,9 persen pemilih.

Posisi keempat ditempati Partai Hanura dengan 6,2 persen, disusul Partai Nasdem sebesar 5,3 persen, PKS 4,6 persen, dan Partai Demokrat 4,3 pesen. Sedangkan posisi lima terbawah adalah PAN yang mengantongi 4,1 suara, PKB 4,1 suara, PPP dipilih 3,4 suara, PBB 0,4 suara, dan PKPI 0,2.

LSN memasukkan nama PKPI meski Komisi Pemilihan Umum belum memberikan keputusan untuk meloloskan partai tersebut sebagai peserta pemilu 2014. Kemudian, sebanyak 14,8 persen tidak tahu dan tidak memilih.

Hasil survei juga merilis persepsi masyarakat tentang partai politik. Untuk Partai yang dinilai paling bersih yaitu Partai Hanura dengan 13,5 persen, PDI-Perjuangan sebanyak 9,2 persen, dan Partai Gerindra 8,5 persen. Sementara, partai yang dinilai paling korup didominasi oleh Partai Demokrat sebesar 70,4 persen, Partai Golkar 5,7 persen, dan PKS sebesar 4,4 persen.

Kemudian partai yang dinilai mengusung perubahan yaitu Partai Nasdem meraih 14,3 persen, PDI-P sebanyak 13,8 persen, dan Partai Golkar mengantongi suara 13,2 persen.

Survei LSN ini dilakukan pada 1-15 Maret 2013 di 33 Provinsi seluruh Indonesia. Survei berdasarkan suara 1.230 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka dan memberikan kuisioner dengan margin of error sebesar 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com