Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Studi Banding Santet Jadi Olok-olok di Twitter

Kompas.com - 22/03/2013, 16:32 WIB
Lariza Oky Adisty

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Studi banding anggota Komisi III ke Eropa terkait pasal santet yang ada di dalam penyusunan RUU KUHP mengundang cemoohan di jejaring sosial Twitter. Tak ada satu pun yang menanggapi positif rencana studi banding tersebut.

"Negara paling mistis DPR-nya mau studband ke Eropa masalah Santet. Sebagai warga negara yg setannya paling serem se-dunia gua merasa gagal," kata pemilik akun @Ijey, Jumat (22/3/2013).

"DPR study banding Pasal Santet ke Belanda? Itu goblok sekali karna: 1.Santet itu omong kosong, 2.Harusnya ke Rumania nyet," begitu kicau @Mossad35 yang mempertanyakan pilihan negara tujuan Komisi III.

"Baru buka TL, baru tau anggota DPR yang terhormat studi banding ke Eropa tentang.....santet. Wow cerdas banget sampe pingin nangis!" kata @widwardani.

Bukan hanya itu, seorang pengguna Twitter @nurinurii mengaitkan rencana studi banding ini dengan dua film blockbuster Hollywood yang bercerita mengenai sosok pemburu vampir dan penyihir jahat, Abraham Lincoln: Vampire Hunter dan Hansel and Gretel Witch Hunters.

"Lama-lama Abraham Lincoln, Hansel dan Gretel jadi The Dukun Santet Hunter. Karena vampire udah ngga jaman di tahun 2013," katanya.

Nurinurii bukanlah satu-satunya pengguna Twitter yang menghubungkan rencana pembahasan RUU santet ini dengan budaya populer. Sejumlah pengguna Twitter bahkan mengaitkan isu RUU santet ini dengan saga Harry Potter karya JK Rowling yang memang bercerita seputar dunia sihir.

"Sekolah Tinggi Ilmu Santet dan Ilmu Pelet Hogwarts menerima studi banding dari Parlemen Indonesia," tulis pemilik akun @demityang2an.

"Oh jadi Studi Banding DPR demi mendalami Pasal Santet ke Eropa itu mungkin Observasi Hogwarts ya? Harry Potter? HAHA EPIC!! :))" tulis @aisaesa.

Rencana kunjungan Komisi III ini menjadi perdebatan lantaran sejumlah pasal yang dianggap kontroversial dalam penyusunan RUU KUHP, seperti santet dan penyadapan. Menurut anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dimyati Natakusumah, persoalan mengenai santet dan penyadapan tersebut memang bisa dipelajari melalui penelitian internet.

"Tapi, kalau secara langsung kan lebih enak didengarnya dan akuntabel," katanya, Jumat (22/3/2013).

Ia pun mengemukakan alasannya membahas pasal mengenai santet. Menurutnya, persoalan santet harus segera diatur agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri, dan banyak orang musyrik percaya pada santet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com