Komisioner di Luar Kota, KPU Tunda Bahas soal PKPI

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menentukan sikap setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). KPU belum menggelar sidang pleno karena lima komisionernya tengah berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, untuk menindaklanjuti penetapan pemungutan suara ulang pemilihan bupati.

"Besok mereka kembali dan selanjutnya akan pleno. Senin paling lambat sudah kami berikan respon tindak lanjut," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2013).

Husni mengatakan, KPU juga belum menerima salinan putusan dari PTTUN. Ia berharap salinan putusan itu segera diberikan untuk keperluan tindak lanjut nasib PKPI. Menurut Husni, KPU akan melakukan prosedur yang sama seperti dalam menindaklanjuti putusan PTTUN atas Partai Bulan Bintang (PBB) beberapa waktu lalu.

"Kami belum baca putusannya. Yang jelas kami akan tindaklanjuti putusan PTTUN terhadap PKPI, sama dengan kami merespon putusan PTTUN terhadap PBB," terangnya.

Seperti diberitakan, PTTUN mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terhadap KPU dengan nomor perkara 25/G/2013/PTTUN.JKT. Putusan dibacakan di Pengadilan Tinggi TUN, Jakarta, Kamis (21/3/2013).    

"Mengabulkan gugatan penggugat, dalam hal ini PKPI dan mewajibkan KPU untuk membuat surat keputusan yang menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014, " kata hakim ketua majelis Dr Santer Sitorus, saat membacakan putusan, di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (MA), yang berada di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta.

PKPI mengadukan KPU ke PTTUN karena dinilai tidak patuh dalam melaksanakan Keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, yang menyatakan bahwa PKPI memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Bawaslu menafsirkan bahwa KPU harus menjalankan keputusan tersebut, karena bersifat final dan mengikat. Namun, berdasarkan fatwa MA Bawaslu dan KPU tidak dapat saling menggugat, maka PKPI membawa gugatan tersebut ke PTTUN.