Kompas.com - 21/03/2013, 11:22 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Penerapan pasal tentang penyantetan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Umum Hukum Pidana (RUU KUHP) menimbulkan kontroversi. Tak hanya eksternal DPR, tetapi juga internal. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menilai, penerapan pasal itu akan menimbulkan kegoncangan sosial.

"Bila pasal santet itu dikategorikan sebagai delik formal, maka tak perlu dibuktikan akibat dari perbuatan orang tersebut, atau tak perlu dibuktikan apakah benar orang itu yang menyantet. Ini pun akan menimbulkan masalah, bahkan tak mustahil kegoncangan sosial," ujar Didi di Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Anggota Badan Legislasi DPR ini menjelaskan, kegoncangan sosial bisa timbul karena seseorang bisa saja dipenjara karena tuduhan-tuduhan bisa menyantet atau tuduhan sebagai dukun santet. Bahkan, lanjutnya, kini sudah sering, praktik "main hakim sendiri" terhadap orang yang dituding sebagai dukun santet.

"Bila delik atau pasal santet dianggap sebagai delik materiil, jelas akan mengundang masalah. Sebab, amat sulit untuk pembuktiannya. Bagaimana membuktikan bahwa seseorang memiliki ilmu gaib atau ilmu hitam?" kata Didi.

Menurutnya, pembuktian terhadap aksi santet-menyantet ini cukup sulit karena harus membuktikan apakah benar perbuatan ilmu gaibnya bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia atau luka-luka. Oleh karena itu, Didi menilai pasal santet tak perlu ada atau tak perlu dimasukkan dalam RUU KUHP.

"Kalaupun kaidah hukum pidana semacam itu dikehendaki, maka tidak perlu dimasukkan dalam RUU KUHP. Cukup diakomodasi dengan kaidah hukum pidana yang bersifat umum tentang aturan menyangkut permufakatan jahat atau adanya orang yang hendak melakukan tindak pidana," paparnya.

Pasal santet

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kejahatan-kejahatan ilmu hitam dibahas dan diatur dalam RUU KUHP yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap orang yang berupaya menawarkan kemampuan magisnya bisa terancam pidana lima tahun penjara. Aturan tersebut diatur dalam Bab V tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum yang secara khusus dicantumkan dalam Pasal 293. Berikut ini kutipan pasal yang mengatur tentang santet dan ilmu hitam lainnya itu:

"(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV;

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah dengan sepertiga."

Sementara itu, dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic) yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

    Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

    Nasional
    Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

    Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

    Nasional
    Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

    Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

    Nasional
    UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

    Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

    Nasional
    Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

    Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

    Nasional
    UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    Nasional
    Kronologi 20 Warga Gembor Jadi Korban Penipuan, Bermula dari Minyak Goreng Murah

    Kronologi 20 Warga Gembor Jadi Korban Penipuan, Bermula dari Minyak Goreng Murah

    Nasional
    Dinamika Eks Pegawai KPK: Dipecat Saat G30STWK, Dilantik Kapolri di Hari Antikorupsi

    Dinamika Eks Pegawai KPK: Dipecat Saat G30STWK, Dilantik Kapolri di Hari Antikorupsi

    Nasional
    UPDATE 9 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,70 Persen

    UPDATE 9 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,70 Persen

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 9, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.918 Jiwa

    UPDATE: Bertambah 9, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.918 Jiwa

    Nasional
    Survei Kemenhub: Ada Potensi Mobilitas 11 Juta Orang Usai Dibatalkannya PPKM Level 3 Serentak

    Survei Kemenhub: Ada Potensi Mobilitas 11 Juta Orang Usai Dibatalkannya PPKM Level 3 Serentak

    Nasional
    Lantik 44 Eks Pegawai KPK, Kapolri Bakal Bentuk Satker Khusus Pemberantas Korupsi

    Lantik 44 Eks Pegawai KPK, Kapolri Bakal Bentuk Satker Khusus Pemberantas Korupsi

    Nasional
    Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

    Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

    UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.