Setelah Kongres 2010

Pujian setinggi tempat bintang melayang diterima Partai Demokrat setelah kongres pada Mei 2010 di Bandung, Jawa Barat. Selain berlangsung demokratis, kongres itu juga memunculkan sosok yang saat itu dinilai sebagai calon pemimpin masa depan dan terpilih sebagai ketua umum, Anas Urbaningrum.

Apa yang dilakukan Demokrat dalam kongresnya tahun 2010 menjawab dua kerinduan besar masyarakat terhadap dunia politik Indonesia saat ini. Pertama, kerinduan terhadap partai yang terbuka dan demokratis. Kedua, kerinduan terhadap sosok baru (calon) pemimpin nasional.

Namun, tak lebih dari satu tahun dalam pujian, wajah lain kongres 2010 mulai terlihat. Demokrasi yang dipertontonkan dalam kongres ditengarai juga diiringi praktik politik uang. Anas yang diharapkan memberikan udara baru politik nasional kini menjadi tersangka korupsi. Pengurus Demokrat lain lebih dahulu terbukti korupsi, yaitu M Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Hartati Murdaya.

Berbagai pujian yang muncul setelah kongres 2010 surut, dan yang kemudian muncul adalah berbagai masalah terkait korupsi. Kesibukan baru muncul, ”mengurus” kader yang diproses hukum. Elektabilitas partai pemenang Pemilu 2009 ini terus turun. Faksi-faksi yang terbentuk dalam kongres 2010 dan masih bertahan sampai sekarang memperuncing keadaan.

Berhentinya Anas sebagai ketua umum setelah ditetapkan sebagai tersangka menambah masalah. Di partai yang didirikan dan dibina Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2001 ini, tidak mudah ternyata mencari kader yang memiliki kapasitas menjadi ketua umum untuk menggantikan Anas.

Menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (1997-1999) menjadi salah satu prestasi berorganisasi Anas yang tidak bisa diremehkan. Selain HMI merupakan organisasi yang besar, saat itu Indonesia juga sedang berada dalam masa transisi dari Orde Baru ke era Reformasi.

Sulitnya mencari Ketua Umum Demokrat pada saat ini, menurut Yunarto Wijaya dari Charta Politika, juga disebabkan banyaknya syarat untuk menduduki posisi itu. Bahkan, tuntutan ketua umum mendatang jauh lebih banyak dibandingkan dengan tuntutan yang harus dijawab Anas saat menjadi ketua umum.

”Ketua Umum Partai Demokrat mendatang tidak hanya terkait dengan kerja operasional partai, tetapi juga berhubungan dengan kebutuhan pengamanan partai dan Yudhoyono setelah tidak berkuasa di tahun 2014. Ketua umum mendatang juga harus diterima oleh semua kader,” papar Yunarto

Saking banyaknya syarat yang harus dipenuhi, bahkan kehadiran Ani Yudhoyono pun ”ditolak” saat dimunculkan sebagai calon ketua umum. Ketika Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengusulkan Yudhoyono menjadi ketua umum, Wakil Ketua Umum Max Sopacua menuding usulan itu sebagai upaya mengail di air keruh.

Bagian dari faksi

Sulitnya mencari ketua umum ini, menurut M Qodari dari Indo Barometer, juga karena Yudhoyono sudah tidak lagi menjadi kekuatan tunggal di partainya. Yudhoyono bahkan telah berubah menjadi bagian dari faksi di Demokrat. ”Kondisi ini sebenarnya telah terjadi sejak 2010. Jika Yudhoyono menjadi pemegang kendali tunggal Demokrat, tentu Anas tidak akan menjadi ketua umum partai itu karena saat itu Yudhoyono menghendaki nama lain,” kata Qodari.

Di tengah kebingungan memilih ketua umum dan pengalaman ”buruk” dalam kongres 2010, muncul pertanyaan, demokrasi seperti apa yang akan diterapkan Demokrat dalam kongres luar biasa, 30 Maret mendatang? Apakah Demokrat masih dapat memberikan harapan baru bagi Indonesia, seperti yang dulu diberikan partai itu seusai kongres 2010?

Semua orang yakin, demokrasi memang bukan sistem yang sempurna. Namun, belum ditemukan sistem yang lebih baik dari demokrasi. Semoga Demokrat tetap percaya dengan keyakinan ini. Suara keputusasaan pasti bukan jawaban. Ani Yudhoyono dan Yudhoyono sendiri pasti juga tidak nyaman. (M Hernowo)