Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Simulator SIM, KPK Kembali Periksa Benny K Harman

Kompas.com - 19/03/2013, 10:25 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Benny K Harman terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Selasa (19/3/2013). Benny akan diperiksa sebagai saksi.

"Diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

KPK memeriksa Benny karena politikus Partai Demokrat ini dianggap tahu seputar proyek simulator SIM, khususnya mengenai penganggaran proyek.

Pemeriksaan Benny ini merupakan yang kedua kalinya setelah dia memenuhi panggilan KPK pada 28 Februari 2013. Seusai diperiksa bulan lalu, Benny mengatakan bahwa anggaran proyek simulator SIM roda dua dan roda empat ini tidak melalui pembahasan di DPR. Benny juga mengaku telah menjelaskan tugas dan fungsi anggota Komisi III dan Badan Anggaran di Komisi III yang berkaitan dengan pembahasan rencana kerja dan rencana anggaran yang diajukan pemerintah.

Saat ditanya mengenai indikasi aliran dana ke DPR terkait dengan proyek simulator SIM ini, Benny mengaku belum tahu dan meminta publik menunggu hasil pemeriksaan KPK. Belakangan, nama Benny disebut dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Dharmawangsa pada Maret 2011.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin melalui pengacaranya Junimart Girsang mengungkapkan, pertemuan di Dharmawangsa itu diikuti Kepala Korlantas Polri (sekarang mantan) Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, anak buah Djoko, Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Rusmawan. Djoko kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator SIM. Menurut Junimart, pertemuan itu juga dihadiri Nazar, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman dan I Gde Pasek Suardika.

Selain di Dharmawangsa, ada juga pertemuan di Restoran King Crab Senayan yang diikuti Nazar, Anas, Saan, dan Teddy. Tidak ada Benny dalam pertemuan yang diduga membahas uang jasa kepengurusan anggaran kepolisian tersebut.  Setelah pertemuan tersebut, diduga ada uang yang mengalir ke Komisi III DPR terkait kepengurusan anggaran kepolisian.

Terkait penyidikan kasus simulator SIM, KPK telah memeriksa sejumlah anggota DPR. Selain Benny, mereka yang diperiksa adalah Bambang Soesatyo (Partai Golkar), Herman Herry (PDI-Perjuangan), Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), dan Dasrul Jabbar (Partai Demokrat). KPK juga memeriksa Anas sebagai saksi. Seusai diperiksa, Anas mengatakan kalau pertemuan-pertemuan itu tidak pernah ada.

Sementara Bambang mengaku dikonfirmasi penyidik KPK mengenai tudingan Nazaruddin. Sebelumnya, Nazaruddin menyebut Bambang, Aziz, dan Herman terlibat dalam kasus ini.

Diduga ada aliran dana ke tiga anggota Komisi III DPR tersebut. Dugaan ini diperkuat dengan pengakuan Dasrul yang mengaku diajukan pertanyaan penyidik KPK mengenali aliran dana ke anggota Komisi III DPR. "Saya bilang, tidak tahu," kata Dasrul beberapa waktu lalu.

Dalam kasus simulator SIM, KPK menetapkan empat tersangka. Selain Djoko, mereka yang menjadi tersangka adalah mantan Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang. Hari ini, KPK juga memeriksa Djoko sebagai saksi bagi tersangka yang lain.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com