Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICMI Peduli Dukung Prabowo Jadi Presiden

Kompas.com - 18/03/2013, 18:29 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Peduli --lembaga bentukan ICMI, memproklamasikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk maju sebagai Calon Presiden RI pada 2014 mendatang.

Dukungan ICMI Peduli tersebut disampaikan Ketua ICMI Peduli Nasional, Asma Ratu Agung kepada wartawan di Kota Malang, Jawa Timur, Senin (18/3/18), usai mengikuti acara Seminar Nasional yang mengundang Prabowo Subinato sebagai pembicara.

Menurut perempuan yang akrab disapa Bunda itu, alasan mendukung Prabowo karena sosok Prabowo dinilai sangat memenuhi syarat dicari oleh ICMI Peduli. "Beliaunya memiliki keikhlaskan, ketegasan, dan kecerdasan. Makanya kami mendukung beliau maju jadi Presiden," akunya.

Ratu Agung menegaskan, dukungan pada Prabowo tersebut bukan dukungan secara formal ICMI. "Tetap secara non formal. Karena lembaga kami dan ICMI secara organisasi tidak boleh aktif di politik pratis," katanya.

Adapun bentuk dukungan pada Prabowo itu, bakal menjalankan dan menyosialisasikan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden kepada seluruh kader di tanah air dan rakyat secara umum.

Sosok Prabowo di mata Ratu Agung, memiliki program ekonomi kerakyatan yang siap diaplikasikan. Tidak hanya sekadar konsep tapi dengan realisasinya. "Dia siap mencontoh sosok Rasulullah yang cukup adil dan berakhlak mulia saat menjadi pemimpin umatnya," katanya.

Saat ini, tambahnya, rakyat membutuhkan sosok yang peduli pada pengembangan ekonomi kerakyatan, membela rakyat miskin, mampu memperbaiki kondisi negara yang banyak dihuni oleh para koruptor. "Tidak mementingkan dirinya sendiri. Mampu dan siap berpolitik secara santun. Peduli pada rakyat dan tidak sebaliknya menindas rakyat," kata Ratu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com