Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Akan Dilempar Sepatu jika Hadiri Kongres HMI

Kompas.com - 14/03/2013, 16:27 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pengurus cabang Himpunan Mahasiswa Islam yang menamakan diri sebagai Gerakan Nasional HMI Anti SBY, Kamis (14/3/2013), menyatakan menolak kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembukaan kongres ke-28 HMI pada 15-22 Maret di Jakarta. Jika Presiden nekat datang ke acara tersebut, maka mereka mengancam akan melemparnya dengan sepatu.

Hal tersebut disampaikan Abdul Syukur Oumu selaku koordinator aksi dari Gerakan Nasional HMI Anti SBY. Menurut Abdul, mereka akan berupaya menghalangi kehadiran Presiden Yudhoyono dalam acara tersebut karena mereka menilai figur SBY sangat tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan dari lahirnya HMI, yaitu menjadi kader umat dan kader bangsa.

"Jadi buat apa mendengarkan omong kosong SBY. Bagi kami, melempar sepatu ke SBY adalah tindakan yang halal," kata Abdul dalam jumpa pers di Bakoel Coffee, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis sore.

Abdul juga mengkritik Pengurus Besar HMI yang saat ini cenderung pragmatis dan tidak bertindak sesuai dengan hakikat lahirnya HMI. Untuk itu, sudah seharusnya segala bentuk intervensi SBY ditolak. "Jangan segala kepentingan SBY diakomodir," kata Abdul yang merupakan perwakilan dari Cabang HMI Kupang.

Gerakan HMI Anti SBY merupakan gerakan perlawanan dari beberapa pengurus cabang HMI. Gerakan tersebut terdiri atas 10 cabang, yakni Depok, Kupang, Namlea, Bengkulu, Labuan Batu Raya, Sukoharjo, Selong, Bekasi, dan Jember.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com