Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kader Demokrat: Anas Tak Bawa Masalah Hukum ke Politik

Kompas.com - 03/03/2013, 14:20 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Mantan Ketua DPC Demokrat Cilacap Tri Dianto mengatakan, mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum tak membawa persoalan hukum yang menjeratnya ke ranah politik. Ia menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai bahwa permasalahan hukum Anas sudah masuk ke ranah politik. Menurut SBY, sudah terjadi campur aduk antara hukum dengan politik.

"Saya kira pernyataan itu berlebihan," kata Tri, saat dijumpai di depan kediaman Anas, Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (3/3/2013).

Tri, yang mengikuti langkah Anas mundur dari jabatannya di Demokrat, menyatakan, kunjungan dan pertemuan Anas dengan sejumlah pihak tak serta merta diartikan karena adanya kepentingan politik tertentu. Ia mengatakan, Anas juga tidak pernah menyuruh pengurus DPC dan DPD Demokrat untuk mengundurkan diri. 

"Malah saya tidak boleh keluar sama Mas Anas. Jadi kalau ada informasi pengurus DPC dan DPD yang mengundurkan diri karena suruhan Mas Anas itu tidak benar," kata dia.

Pasca ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Demokrat.

Sebelum bertolak ke Jerman, Minggu (3/3/2013) pagi, SBY yang selama ini belum berkomentar terkait penetapan Anas sebagai tersangka dan mundurnya ia dari Demokrat, meminta agar Anas fokus pada perkara hukum yang menjeratnya.

"Kalau urusan hukum, saya berharap Saudara Anas Urbaningrum fokus dan bersiap diri untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan oleh KPK," kata SBY di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

SBY mengaku mengikuti dinamika politik pasca-penetapan tersangka Anas. Ia menilai, permasalahan hukum Anas sudah masuk ke ranah politik. Akhirnya, menurut SBY, sudah terjadi campur aduk antara hukum dengan politik. Ia mengatakan, dengan fokus kepada proses hukum, Anas dan tim pengacara bisa melakukan pembelaan. SBY mengaku senang jika Anas nantinya ternyata tidak terbukti terlibat dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Karena sejumlah kasus yang melibatkan kader Partai Demokrat bagaimanapun membawa kerugian menurunkan citra dan nama baik Partai Demokrat. Tentu ada kepentingan Partai Demokrat, mudah-mudahan Pak Anas bebas dari dakwaan kemudian dinyatakan tidak bersalah, dan itu membawa kebaikan," kata SBY.

"Marilah kita serahkan tegaknya hukum dan keadilan yang akan ditegakkan oleh penegak hukum. Kita hormati proses itu. Segala sesuatunya tentu akan berjalan transparan. Kalau tidak logis rakyat juga akan tahu," ujar SBY.

Seperti diberitakan, Anas ditetapkan tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang pada Jumat (22/2/2013) lalu. Ia menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Demokrat keesokan harinya. Selama ini, SBY belum berkomentar kepada publik. Ia hanya menyampaikan pandangannya kepada internal partai.

Sementara itu, melalui wawancara khusus dengan sejumlah media massa, Anas banyak menyampaikan pernyataan terkait internal Demokrat maupun kasusnya. Bahkan, Anas menyinggung pertemuan antara M Nazaruddin dengan politisi senior Demokrat Amir Syamsuddin yang membahas masalah Hambalang.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat
Apa Kabar Kasus Century?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

    Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

    Nasional
    Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

    Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

    Nasional
    Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

    Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

    Nasional
    Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

    Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

    Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

    Nasional
    PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

    PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

    Nasional
    Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

    Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

    Nasional
    PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

    PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

    Nasional
    PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

    PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

    Nasional
    Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

    Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

    Nasional
    Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

    Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

    Nasional
    Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

    Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

    Nasional
    Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

    Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

    Nasional
    Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

    Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

    Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com