Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kader Demokrat: Anas Tak Bawa Masalah Hukum ke Politik

Kompas.com - 03/03/2013, 14:20 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Mantan Ketua DPC Demokrat Cilacap Tri Dianto mengatakan, mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum tak membawa persoalan hukum yang menjeratnya ke ranah politik. Ia menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai bahwa permasalahan hukum Anas sudah masuk ke ranah politik. Menurut SBY, sudah terjadi campur aduk antara hukum dengan politik.

"Saya kira pernyataan itu berlebihan," kata Tri, saat dijumpai di depan kediaman Anas, Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (3/3/2013).

Tri, yang mengikuti langkah Anas mundur dari jabatannya di Demokrat, menyatakan, kunjungan dan pertemuan Anas dengan sejumlah pihak tak serta merta diartikan karena adanya kepentingan politik tertentu. Ia mengatakan, Anas juga tidak pernah menyuruh pengurus DPC dan DPD Demokrat untuk mengundurkan diri. 

"Malah saya tidak boleh keluar sama Mas Anas. Jadi kalau ada informasi pengurus DPC dan DPD yang mengundurkan diri karena suruhan Mas Anas itu tidak benar," kata dia.

Pasca ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Demokrat.

Sebelum bertolak ke Jerman, Minggu (3/3/2013) pagi, SBY yang selama ini belum berkomentar terkait penetapan Anas sebagai tersangka dan mundurnya ia dari Demokrat, meminta agar Anas fokus pada perkara hukum yang menjeratnya.

"Kalau urusan hukum, saya berharap Saudara Anas Urbaningrum fokus dan bersiap diri untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan oleh KPK," kata SBY di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

SBY mengaku mengikuti dinamika politik pasca-penetapan tersangka Anas. Ia menilai, permasalahan hukum Anas sudah masuk ke ranah politik. Akhirnya, menurut SBY, sudah terjadi campur aduk antara hukum dengan politik. Ia mengatakan, dengan fokus kepada proses hukum, Anas dan tim pengacara bisa melakukan pembelaan. SBY mengaku senang jika Anas nantinya ternyata tidak terbukti terlibat dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Karena sejumlah kasus yang melibatkan kader Partai Demokrat bagaimanapun membawa kerugian menurunkan citra dan nama baik Partai Demokrat. Tentu ada kepentingan Partai Demokrat, mudah-mudahan Pak Anas bebas dari dakwaan kemudian dinyatakan tidak bersalah, dan itu membawa kebaikan," kata SBY.

"Marilah kita serahkan tegaknya hukum dan keadilan yang akan ditegakkan oleh penegak hukum. Kita hormati proses itu. Segala sesuatunya tentu akan berjalan transparan. Kalau tidak logis rakyat juga akan tahu," ujar SBY.

Seperti diberitakan, Anas ditetapkan tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang pada Jumat (22/2/2013) lalu. Ia menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Demokrat keesokan harinya. Selama ini, SBY belum berkomentar kepada publik. Ia hanya menyampaikan pandangannya kepada internal partai.

Sementara itu, melalui wawancara khusus dengan sejumlah media massa, Anas banyak menyampaikan pernyataan terkait internal Demokrat maupun kasusnya. Bahkan, Anas menyinggung pertemuan antara M Nazaruddin dengan politisi senior Demokrat Amir Syamsuddin yang membahas masalah Hambalang.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat
Apa Kabar Kasus Century?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com