Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diragukan, Anas Urbaningrum Berani Ungkap Century

Kompas.com - 01/03/2013, 05:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diduga sedang membangun posisi tawar di internal Demokrat. Kecil kemungkinan Anas berani membuka kasus pemberian dana talangan untuk Bank Century dan dugaan penggelembungan suara dalam Pemilu 2009.

”Anas tentu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga pengikutnya. Jadi, dia sedang membangun posisi tawar, misalnya baik dia mundur, tetapi pengikutnya jangan dibumihanguskan di Demokrat,” kata M Qodari dari Indo Barometer, Kamis (28/2/2013), di Gedung DPR, Jakarta.

Penyusunan daftar calon anggota legislatif Pemilu 2014 dapat menjadi bagian dari kompromi terhadap posisi tawar Anas.

Yunarto Wijaya dari Charta Politika melihat mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam itu hanya ingin buka-bukaan secara politik. Anas hanya ingin membuka wajah lain Demokrat dan Yudhoyono.

Pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, melihat kunjungan para tokoh ke rumah Anas memberi simpati sebagai hal positif. ”Tetapi, jika mereka mengeluarkan pernyataan terhadap kasus hukum Anas, saya khawatir langkah-langkah mereka bias,” ujar Chaniago.

Pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menyatakan, tidak munculnya tokoh-tokoh senior Demokrat membuktikan adanya konflik besar di tingkat internal.

Ketua umum

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, menyatakan, ada dua kemungkinan untuk pengganti Anas, yaitu menggelar kongres luar biasa dan menunjuk pelaksana tugas (plt) ketua umum.

Peneliti politik Soegeng Sarjadi Syndicate, Ridho Imawan Hanafi, mengemukakan, penunjukan plt ketua umum akan berhadapan dengan persepsi publik bahwa Yudhoyono otoriter atau dianggap melebihi kewenangan semestinya. ”Dominasi figur tidak otomatis negatif selama dipakai untuk membangun sistem. Akan negatif jika dominasi digunakan untuk melanggengkan pengaruh,” ujarnya.

Pengajar politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, menyebutkan, jika plt ketua umum ditunjuk Yudhoyono, hal itu memperlihatkan dominannya pendekatan kekuasaan dibandingkan dengan pendekatan pelembagaaan konstitusi partai.

Mencari ketua umum adalah persoalan berat bagi Demokrat yang ditinggal Anas dan menyandarkan kekuatan pada figur Yudhoyono. Ketua umum harus menaikkan elektabilitas, meningkatkan soliditas, dan menerjemahkan strategi Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Demokrat. ”Sulit dapat memenuhi ketiga kebutuhan itu sekaligus,” ujar Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda AR.

Di sejumlah daerah, harapan untuk pengganti Anas mengemuka. Selain harapan akan figur bersih, santun, dan cerdas, sejumlah nama sudah dikemukakan, seperti Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Ketua DPR Marzuki Alie. (NWO/ONG/DIK/ATO/UTI/EGI/TIF)

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Nasional
    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Nasional
    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Nasional
    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Nasional
    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com