Tinjau Ulang Pemekaran

Pemekaran daerah otonomi yang baru mestinya didasarkan pada kajian yang mendalam mengenai potensi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Mengacu pada teori pusat pertumbuhan (Perroux, 1949), pemekaran daerah otonomi yang baru mestinya didasarkan pada kajian potensi atas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sebuah daerah dengan melihat potensi sektor-sektor ekonomi yang dimilikinya, misalnya industri barang ataupun jasa tertentu.

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru inilah yang nantinya bisa diandalkan sebagai daya gerak ekonomi di daerah masing-masing dan diharapkan bisa menjadi basis kekuatan ekonomi nasional.

Melihat pemekaran daerah otonomi yang baru selama ini, faktor politik tampak lebih dominan dibandingkan kebutuhan obyektif atas perkembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, tidak heran jika banyak kalangan yang meyakini bahwa pemekaran daerah otonomi sebagai strategi dalam menyedot APBN—melalui dana alokasi umum—dan juga mengeksploitasi sumber daya alam di daerah tanpa menumbuhkan pilar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat di daerah.

Mengingat logika politik pemekaran daerah di atas, masuk akal jika pemekaran daerah dan pelaksanaan pemerintahan di DOB menjadi sangat rentan dengan korupsi karena potensi dan peluang korupsi itu begitu menggiurkan para elite politik di daerah masing-masing.

Umar Syadat Hasibuan Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri