Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Minta Kader Demokrat Tak Urusi Parpol Lain

Kompas.com - 28/02/2013, 10:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menyatakan keheranannya dengan pernyataan sejumlah kader muda Partai Demokrat yang menyatakan partai itu hendak mempersiapkan diri untuk menjegal pencalonan Aburizal Bakrie atau Ical menjadi calon presiden. Kader muda Demokrat itu pun diminta tidak ikut campur urusan partai politik (parpol) lain.

"Kami Partai Golkar merasa heran dengan pernyataan itu. Karena tidak ada hak di negara mana pun yang bisa mencegah atau menjegal seseorang menjadi presiden. Mari menjaga demokrasi dengan baik," ujar Wakil Sekjen Partai Golkar Leo Nababan saat dihubungi, Rabu (27/2/2013).

Leo mengatakan, Golkar yang mencalonkan Ical adalah urusan partainya. Pencalonan Ical pun dianggap sudah final. "Jangan mencampuri. Urusin parpol sendiri. Saya menyayangkan pernyataan Rachlan (Demokrat)," kata Leo.

Ia pun mengimbau agar Partai Demokrat tidak panik lantaran kini partai itu kini tengah dilanda prahara. "Boleh saja khawatir tapi jangan mencegah calon lain. Mari menjunjung tinggi demokrasi," tukas Leo.

Sebelumnya, tokoh muda Partai Demokrat Rachlan Nashidik menilai mundurnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat telah membenamkan rencana kelompok aktivis di Partai Demokrat untuk menghadapi pengusungan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2014. Padahal, Demokrat sedang berupaya mencari capres-cawapres yang mampu mengadang Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie.

"Perspektif saya, tugas utama Demokrat adalah mencegah Prabowo Subianto dan Ical (Aburizal Bakrie) menjadi presiden," kata Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM Rachlan Nashidik saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Nashidik mengatakan, Demokrat harus membayar mahal atas yang dilakukan Anas selama memimpin partai maupun setelah lengser sebagai ketua umum. Anas, kata Nashidik, telah mengorbankan kader-kader yang mempunyai idealisme maupun kader yang menggantungkan karier di politik.

Nashidik menyoroti secara khusus dampak dari tindakan Anas yang membuat peluang Demokrat lebih kecil mempuyai untuk menandingi partai lain di Pemilihan Presiden 2014. Padahal, kata dia, dugaan korupsi yang dilakukan Anas tidak terkait dengan partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com