Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sesmentan Enggan Ungkap Peran Menteri Pertanian

Kompas.com - 26/02/2013, 15:07 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Menteri Pertanian Baran Wirawan enggan mengungkapkan peran Menteri Pertanian Suswono terkait kasus dugaan korupsi rekomendasi kuota impor daging sapi. Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus tersebut, Baran mengaku tidak ditanya oleh penyidik KPK soal peran Suswono.

"Enggak, enggak, tanyakan saja kepada penyidik, saya enggak ngerti," kata Baran di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Selebihnya, Baran enggan mengungkapkan materi pemeriksaannya. Dia bahkan mengaku lupa berapa jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik KPK selama pemeriksaan tadi.

Menurut Baran, dia tidak tahu-menahu soal kasus ini, termasuk mengenai pertemuan di Medan antara Menteri Pertanian (Mentan) dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, serta Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elisabeth Liman. "Enggak tahu, saya enggak ikut," ucap Baran, yang kemudian masuk ke dalam mobil Toyota Innova B 1639 yang menjemputnya.

Pemeriksaan Baran ini merupakan yang kedua. Dia diperiksa untuk keempat tersangka kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi. KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Selain Luthfi, mereka yang menjadi tersangka adalah orang dekat Luthfi, Ahmad Fathanah, serta dua direktur PT Indoguna, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

Luthfi dan Fathanah diduga menerima pemberian hadiah senilai Rp 1 miliar dari Juard dan Arya terkait rekomendasi kuota impor daging sapi. Adapun Mentan Suswono diduga ada dalam pusaran kasus korupsi ini. Dugaan itu muncul karena Kementerian Pertanian merupakan pihak yang menyiapkan kuota impor daging sapi. Perusahaan yang terpilih sebagai pengimpor harus meminta rekomendasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan).

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Suswono sebagai saksi. Seusai diperiksa, Suswono yang juga petinggi PKS itu mengakui adanya pertemuan di Medan. Menurut pengacara Luthfi, M Assegaf, pertemuan di Medan itu bukan khusus membahas kuota impor daging sapi, melainkan hanya mencocokkan data peredaran daging sapi antara Kementan dan asosiasi pengusaha daging.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com