Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Loyalis Anas Tak Merasa Khawatir

Kompas.com - 25/02/2013, 17:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, para loyalis mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum tak merasa khawatir dan tak perlu ditenangkan. Hal itu disampaikannya saat ditanya soal mundurnya sejumlah kader Demokrat yang selama ini mendukung Anas.

"Enggak perlu ditenangkan karena situasi sudah tenang," kata Saan, Senin (25/2/2013), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pasca-mundurnya Anas, Sabtu (23/2/2013), beberapa loyalisnya, seperti Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap Tri Dianto dan Wakil Direktur Eksekutif M Rahmad juga menyatakan mundur. Saan, yang selama ini juga dekat dengan Anas, mengatakan, keputusan mundur merupakan hak pribadi.

"Tidak mungkin kita cegah. Saya bisa menghormati keputusan teman-teman," ujar Saan.

Saat ditanya apakah ia akan mundur atau tidak, Saan menjawab, "Apa? Oh, hehe. Ya nanti akan disampaikan sikap saya kepada teman-teman," kata dia.

Sementara itu, loyalis Anas lainnya, Ketua DPP Partai Demokrat Umar Arsal menyatakan akan tetap di Partai Demokrat meski Anas sudah meninggalkan partai itu. "Komitmen saya akan tetap terus di partai karena saya masih punya tanggung jawab sebagai anggota DPR untuk konstituen," ujarnya.

Umar juga mengatakan akan kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014 mendatang. "Sudah sejak tiga minggu lalu, seluruh anggota DPR dimasukkan ke dalam daftar calon sementara (DCS) dengan dapil masing-masing karena dianggap sudah mengetahui medannya," ungkapnya.

Namun, hingga kini, belum ada penomoran para caleg. Nomor urut caleg juga menentukan banyak sedikitnya suara yang masuk. Para caleg biasanya akan mengincar nomor urut teratas. Namun, Umar mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Tinggi yang berwenang mengatur nomor urut itu.

"Ya, kalau para teman-teman (Anas) jadi caleg lagi sih iya, tapi kalau nomor urutnya itu kita serahkan saja kepada Majelis Tinggi karena yang punya kewenangannya di sana," kata Umar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com