Gubernur Sulut Berharap Anas Letakkan Jabatan

Kompas.com - 23/02/2013, 05:12 WIB
EditorA. Wisnubrata

MANADO, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Gubernur Sulawesi Utara Dr SH Sarundajang meminta semua elemen masyarakat, termasuk keluarga besar Partai Demokrat, menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Anas Urbaningrum (Ketua DPP Demokrat) sebagai tersangka dugaan korupsi kasus Hambalang.

Sarundajang mengeluarkan empat pernyataan sikap. Pertama, menghormati sikap KPK karena telah memberi status hukum yang jelas.

"Putusan ini menjadi cambuk yang keras bagi Partai Demokrat untuk berbenah diri membersihkan diri dari anasir korupsi," kata Sarundajang yang sedang berada di Surabaya saat keputusan dikeluarkan, Jumat (22/2/2013) malam.

Kedua, ia minta Anas Urbaningrum mundur dari Ketua Umum Partai Demokrat sesuai dengan aturan organisasi yang tertuang dalam Pakta Integritas yang ditandatangani semua kader Demokrat. "Agar dapat fokus menghadapi masalah hukum di KPK," ujarnya.

Ketiga, perlu segera ditetapkan pelaksana tugas (Plt) ketua umum sebagai pengganti Anas Urbaningrum yang memenuhi kriteria bersih, memiliki rekam jejak yang baik, dan tidak korupsi. "Serta memiliki akseptabilitas baik di dalam dan di luar partai," ujar Sarundajang.

Terakhir, Sarundajang yakin Partai Demokrat akan bangkit menjadi partai yang bersih, kokoh, dan kuat ke depan. "Kita semua paham, korupsi itu kejahatan luar biasa dan harus kita jadikan musuh bersama. Korupsi merusak bangsa negara," ujarnya.


Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

    [POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

    Nasional
    Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

    Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

    Nasional
    Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

    Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

    Nasional
    Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

    Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

    Nasional
    Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

    Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

    Nasional
    Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

    Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

    Nasional
    Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

    Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

    Nasional
    Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

    Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

    Nasional
    Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

    Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

    Nasional
    Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

    Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

    Nasional
    Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

    Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

    Nasional
    Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

    Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

    Nasional
    Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

    Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

    Nasional
    Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

    Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

    Nasional
    KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

    KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X