Menjaga Keseimbangan Ekonomi

Jelas bahwa untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut dibutuhkan intervensi pemerintah yang optimal. Dua ketidakseimbangan, yaitu defisit neraca berjalan dan defisit primer dalam anggaran, menunjuk pada salah satu penyebab utama yang sama, yaitu tidak terkendalinya subsidi BBM. Dengan mengurangi subsidi BBM atau menyesuaikan harga BBM bersubsidi, ketidakseimbangan itu dapat dikoreksi.

Sementara berkaitan dengan ketimpangan pendapatan, mengalihkan subsidi BBM yang bersifat tidak langsung menjadi subsidi langsung khususnya kepada golongan miskin dan kegiatan produktif bukan saja akan mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi juga mengurangi ketimpangan dan sekaligus mendorong kegiatan produktif.

Dalam hal penerimaan pemerintah, sejauh ini pemerintah kurang berhasil dalam menghimpun penerimaan pajak sebagaimana diperlihatkan dalam rasio pajak terhadap PDB yang masih rendah, yakni sekitar 13 persen. Dengan tarif tertinggi pajak 25 persen untuk badan dan 30 persen untuk perorangan, tarif ini masih tergolong tinggi dan minim insentif bagi kegiatan produktif. Penurunan tarif pajak dan meningkatkan kepatuhan pembayar pajak berpotensi lebih besar dalam peningkatan penerimaan dan sekaligus memberikan insentif bagi kegiatan produktif untuk berkembang.

Tentu saja fleksibilitas pasar tenaga kerja juga sangat dibutuhkan bagi perkembangan bisnis dan kesempatan kerja. Hal ini akan sangat mendukung bagi pengurangan ketimpangan pendapatan. Tingkat upah sebaiknya lebih ditentukan oleh negosiasi (bargaining) antara perusahaan dan serikat pekerja di tingkat perusahaan atau industri, bukan oleh pemerintah. Pemerintah memfasilitasi perundingan ini, dan bukan menentukannya.

Jelaslah bahwa untuk menjaga dan membawa keseimbangan ekonomi pada tingkatan yang lebih tinggi, campur tangan pemerintah dibutuhkan dalam pengertian yang optimal dan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, masa depan dan keberhasilan Indonesia bertransformasi menjadi perekonomian yang maju sangat bergantung pada keseimbangan ini.

Umar Juoro Ekonom Senior di Center for Information and Development Studies dan Habibie Center