Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Lapindo, Akbar Tidak Merasa SBY Serang Ical

Kompas.com - 18/02/2013, 17:42 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung tidak merasa pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal Lumpur Lapindo ditujukan untuk menyerang Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical. Menurut Akbar, pernyataan Presiden tidak berkaitan dengan dunia politik.

"Tidak ada hubungannya dengan Ical. Ical tidak berada dalam manajemen (PT Minarak Lapindo) itu walau tentu saja langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada perusahaan yang bisa dikatakan dipimpin keluarga Bakrie," ujar Akbar di Jakarta, Senin (18/2/2013).

Menurut Akbar, pernyataan Presiden itu murni ditujukan kepada PT Minarak Lapindo Brantas yang belum memenuhi kewajibannya kepada warga Porong. Hal itu membuktikan Presiden mengikuti perkembangan ganti rugi semburan Lumpur Lapindo. Sebab, lanjut Akbar, bila tidak dituntaskan maka hal itu akan berdampak pada citra PT Minarak Lapindo Brantas yang dimiliki keluarga Bakrie. Selain itu, hal tersebut juga dapat berdampak pada ketidakpuasaan masyarakat atas kinerja Presiden.

"Karena itu (Presiden mengingatkan Lapindo) jangan sampai merugikan masyarakat karena akan berdampak pada kehidupan. Dampaknya langsung kehidupan lahir batin dan akherat," tegas Akbar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan Lapindo untuk segera membayar kekurangan ganti rugi kepada korban semburan lumpur di Sidoarjo. Presiden menyebutkan, Lapindo belum membayar kewajiban ganti rugi Rp 800 miliar.

Juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satria Wangsa, menyatakan, PT Minarak Lapindo tak akan mengingkari kesepakatan. Keterlambatan Lapindo membayar ganti rugi kepada korban karena keterbatasan dana keluarga Bakrie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Nasional
    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Nasional
    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com