Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wah, Tak Ada Tanda Tangan Anas di Undangan Rapimnas Demokrat

Kompas.com - 15/02/2013, 15:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Undangan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat sudah beredar. Hajatan itu akan dilaksanakan pada 17 Februari 2013. Namun, undangan tersebut tak mencantumkan tanda tangan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam undangan hanya tercantum tanda tangan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

"Betul, tidak ada tanda tangan Anas," kata Ketua DPD Partai Demokrat Bali Mudharta. Namun, ia melihat tidak adanya nama Anas di undangan itu karena tugas dan kewenangan terkait penataan dan konsolidasi partai sudah diambil alih Majelis Tinggi.

Meski demikian, Mudharta mengingatkan bahwa Anas juga bagian dari Majelis Tinggi. "Anas kan bagian dari Majelis Tinggi dengan jabatan Wakil Ketua. Jadi, tidak ada (maksud) untuk melengserkan Anas. Di internal Demokrat sama sekali tidak ada suara-suara seperti itu," tegas dia.

Tetapi, suara berbeda ternyata ada di internal Partai Demokrat. Salah satu pengurus partai yang menolak disebutkan namanya mengatakan ketiadaan tanda tangan itu janggal. Selama ini, menurut dia, undangan setingkat Rapimnas selalu ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

"Seharusnya ini tidak boleh. Di organisasi mana pun harusnya ketua dan sekretaris. Kalau ini kan seperti ketidaklaziman dalam berorganisasi," kata sumber tersebut. Dia pun berpendapat ada upaya untuk menyingkirkan Anas dari Partai Demokrat. Hanya saja, menurut dia, upaya tersebut berbalik menjadi langkah bunuh diri karena pendukung Anas di daerah masih kuat.

Secara terpisah, Ketua DPR Marzuki Alie yang juga pengurus teras Partai Demokrat menyatakan tidak tahu mengapa undangan tidak mencantumkan tanda tangan Anas. "Saya tidak tahu. Teknis tanya Pak Wacik. Itu teknis administrasi," ujar dia.

Namun, Marzuki mengatakan, sekalipun tanpa tanda tangan Anas, undangan itu tetap sah. "Undangan sekretariat saja sah kok," tegas dia.

Partai Demokrat akan menggelar Rapimnas pada Minggu (17/2/2013). Undangan yang diperoleh Kompas.com dialamatkan kepada para pengurus DPP Partai Demokrat berupa surat. Di dalam undangan disebutkan, agenda Rapimnas adalah "tindak lanjut dari kebijakan Majelis Tinggi". Rapimnas akan digelar di Hotel Sahid, Jakarta, mulai pukul 13.00 WIB.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

    Nasional
    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

    Nasional
    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

    Nasional
    Ganjar Bubarkan TPN

    Ganjar Bubarkan TPN

    Nasional
    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

    Nasional
    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

    Nasional
    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

    Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

    Nasional
    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

    Nasional
    Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

    Nasional
    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

    Nasional
    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

    Nasional
    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com