SBY Singgung Lapindo, Agung Tak Lihat Ada Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menilai tidak ada kepentingan politik dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kembali menyinggung belum tuntasnya masalah luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. SBY menyinggung masalah ini, terutama terkait ganti rugi tanah dan bangunan warga, saat membuka sidang kabinet paripurna, Kamis (14/2/2013).

"Enggak (ada kepentingan politik)," kata Agung sesuai sidang kabinet paripurna. Tapi, dia mengakui bahwa masalah lumpur Lapindo belum tuntas diselesaikan.

Dari total kewajiban Rp 800 miliar, Agung menyebutkan masih ada tunggakan Rp 500 miliar yang belum dibayarkan Lapindo. "Mungkin yang dilakukan memang tidak sepenuhnya. Tapi bukan berarti tidak dibayar sama sekali. Sisanya mudah-mudahan Lapindo bisa selesaikan," kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat itu.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan belum rampungnya pembayaran ganti rugi oleh Lapindo membuat warga marah. Warga, kata dia, menduduki peralatan berat untuk mengalirkan lumpur ke laut. Akibatnya, PU tidak bisa bekerja. "Karena mereka marah, (alat) itu digoyang-goyang, kami tidak bisa bekerja. Kalau tidak dibuang ke laut (lumpur) bisa luber," kata Djoko.

Sebelumnya,  Presiden mengungkapkan telah menerima laporan bahwa Lapindo belum menyelesaikan kewajiban senilai Rp 800 miliar. "Sampaikan kepada Lapindo, kalau janji ditepati. Kalau main-main dengan rakyat, dosanya dunia akhirat. Sampaikan. Mari kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan di Tanah Air ini demi rakyat kita, demi masa depan kita," kata Presiden hari ini di Istana Negara.

Sebelum pernyataan Presiden dilontarkan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical menyebut bahwa keluarga Bakrie bertanggung jawab atas korban lumpur Lapindo. Menurut Ical, keluarganya juga sudah mengucurkan dana lebih dari Rp 9 triliun untuk membeli tanah korban lumpur Lapindo atau 20 kali lipat dari harga tanah sebelumnya.