Usut Pembocor Sprindik

Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi serius akan menindak pembocor dokumen yang diduga draf surat perintah penyidikan terhadap Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat. KPK telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan kebocoran tersebut.

Mekanisme dewan pertimbangan pegawai dan komite etik dibentuk jika pembocornya terbukti berasal dari dalam KPK. Jika pelaku pembocor dokumen ternyata levelnya berada di bawah komisioner, akan dibentuk dewan pertimbangan pegawai untuk menyidangkannya. Jika ternyata pembocor dokumen tersebut merupakan salah satu komisioner KPK, akan dibentuk komite etik untuk mengusutnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Selasa (12/2), mengatakan, pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal KPK untuk membentuk tim investigasi guna mengusut dugaan bocornya dokumen yang diduga draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas tersangka Anas tersebut. Tim yang disepakati dibentuk pada Senin (11/2) malam itu akan bekerja untuk memastikan apakah dokumen yang bocor itu berasal dari KPK atau bukan.

”Pimpinan telah memerintahkan membentuk tim yang bertugas, antara lain, pertama, melakukan investigasi lebih mendalam, apakah kopi dokumen yang beredar di media massa, berkaitan dengan dokumen di KPK atau tidak. Hari ini (kemarin) timnya dibentuk. Dari hasil investigasi inilah akan dilakukan upaya-upaya di KPK untuk menyimpulkan dokumen itu berasal dari KPK atau bukan. Apakah dokumen yang beredar itu memang dimiliki KPK,” papar Johan.

Dalam kasus kebocoran dokumen itu diisukan ada keterlibatan staf dari staf khusus Istana Kepresidenan. Namun, pihak istana telah menginvestigasi ke dalam dan hasilnya tidak benar ada pembocoran sprindik KPK oleh pihak-pihak di lingkungan Istana. ”Hal (pembocoran sprindik) itu tidak pernah dilakukan oleh pihak Istana,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

Menurut Julian, Presiden sangat menghormati KPK dalam menjalankan kewenangannya. Presiden juga tidak pernah melakukan intervensi terhadap tugas dan kewenangan KPK.

Jikalau muncul berita ada staf dari staf khusus presiden berkaitan dengan bocornya sprindik KPK, menurut Julian, hal itu tidak benar. ”Kami telah mengetahui dan saya sendiri sudah berbicara kepada yang bersangkutan bahwa itu dijelaskan tidak demikian adanya,” ujarnya.

KPK meminta agar spekulasi seputar dugaan kebocoran dokumen yang diduga draf sprindik ini dihentikan. ”Sebelum ada hasil tim investigasi, kita hentikan dulu spekulasi yang berkembang atau analisis yang berkembang. Semua belum tentu benar. Sebaiknya kita tunggu keputusan atau hasil tim yang sudah dibentuk pimpinan KPK tersebut,” tuturnya.

Johan memastikan dokumen yang beredar tersebut, kalaupun berasal dari KPK, bukanlah sprindik. Menurut dia, jika benar itu dokumen KPK, maka masih berupa draf sprindik. ”Yang pasti itu diduga draf sprindik atau draf persetujuan sprindik. Karena tidak sekadar kertas, ini harus divalidasi betul, apakah yang beredar itu dokumen dari KPK atau bukan,” ujarnya.

Paling lambat satu pekan sejak tim bekerja kemarin, Johan mengatakan akan dipastikan apakah dokumen yang beredar tersebut berasal dari KPK atau bukan. ”Untuk mengetahuinya, saya kira tidak sampai seminggu. Pekan depan pasti sudah ada jawaban. Putusan pimpinan yang akan beri klarifikasi,” ujarnya.