Senada dengan Koster, Rully Sebut DPR Tak Bahas Multi Years Hambalang

Kompas.com - 11/02/2013, 22:17 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Rully Chairul Azwar mengungkapkan kalau DPR tidak pernah membahas usulan kontrak tahun jamak atau multi years untuk anggaran proyek Hambalang. Hal ini diungkapkan Rully seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Hambalang, Senin (11/2/2013).

“(Multi years) tidak ada dibahas dalam proses anggaran,” kata Rully di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Pengakuan Rully ini sama dengan pernyataan anggota Komisi X DPR lainnya, I Wayan Koster. Seusai menjalani pemeriksaan selama 12 jam, Koster yang juga diperiksa KPK sebagai saksi Hambalang itu pun mengatakan kalau usulan kontrak tahun jamak Hambalang tidak dibahas dalam rapat di DPR.

Rully mengatakan pembahasan anggaran Hambalan di DPR berjalan normatif dan sesuai prosedur. Apa yang diputuskan Komisi X DPR, katanya, merupakan kesepakatan bersama dalam rapat. Saat anggaran Hambalang ini dibahas, Rully bertindak sebagai Wakil Ketua Komisi X yang bertugas memimpin rapat-rapat.

Terkait kontrak tahun jamak, hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan kalau persetujuan kontrak tahun jamak tersebut melanggar peraturan perundangan. Menurut BPK, Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang secara bersama-sama.

Padahal, kontrak tahun jamak itu diduga melanggar PMK No 56/PMK.02/2010. Pelanggaran itu, antara lain, tidak seluruh unit bangunan yang hendak dibangun secara teknis harus dilaksanakan dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Selain itu, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak diajukan oleh menteri. Terakhir, revisi RKA-KL Kemenpora 2010 yang menunjukkan kegiatan lebih dari satu tahun anggaran belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran.

Dalam kasus dugaan korupsi Hambalang, KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, tetapi justru merugikan keuangan negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain memeriksa Rully, Senin (11/2/2013), KPK juga memanggil Koster, anggota Komisi X Mahyuddin, serta anggota DPR Angelina Sondakh. Seusai diperiksa, Mahyuddin mengaku kalau keterangannya dikonfirmasi dengan dokumen yang dimiliki KPK terkait Hambalang. Namun politikus Partai Demokrat itu tidak menjelaskan lebih jauh soal materi pemeriksaannya. Sementara Angelina, bungkam seusai diperiksa KPK sore tadi.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Percepat Target Vaksinasi, Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Vaksin

    Percepat Target Vaksinasi, Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Vaksin

    Nasional
    Menteri Trenggono Sebut SKPT Rote Ndao Berpotensi Jadi Wisata Kuliner Ikan

    Menteri Trenggono Sebut SKPT Rote Ndao Berpotensi Jadi Wisata Kuliner Ikan

    Nasional
    Indonesia Siap Gelar Bali Democracy Forum dengan Tema Demokrasi dan Pandemi

    Indonesia Siap Gelar Bali Democracy Forum dengan Tema Demokrasi dan Pandemi

    Nasional
    Kemenkes: Percepatan Vaksinasi Harus Dilakukan, Apalagi Ada Varian Omicron

    Kemenkes: Percepatan Vaksinasi Harus Dilakukan, Apalagi Ada Varian Omicron

    Nasional
    Pemerintah Pertimbangkan Vaksin Dua Dosis sebagai Syarat Perjalanan saat Libur Natal-Tahun Baru

    Pemerintah Pertimbangkan Vaksin Dua Dosis sebagai Syarat Perjalanan saat Libur Natal-Tahun Baru

    Nasional
    Munarman: Kasus Ini Fitnah Besar untuk Saya, Tidak Sesuai Kenyataan

    Munarman: Kasus Ini Fitnah Besar untuk Saya, Tidak Sesuai Kenyataan

    Nasional
    Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Digunakan untuk Pemilu 2024

    Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Digunakan untuk Pemilu 2024

    Nasional
    KPK Dalami Dugaan Pengaturan Proyek dan Aliran Uang pada Pekerjaan Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

    KPK Dalami Dugaan Pengaturan Proyek dan Aliran Uang pada Pekerjaan Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

    Nasional
    Mensos: Hari Ini Jokowi Akan Lantik Komisi Nasional Disabilitas

    Mensos: Hari Ini Jokowi Akan Lantik Komisi Nasional Disabilitas

    Nasional
    Kementerian PPPA: 34,5 Persen Anak Laki-laki Sudah Lakukan Kegiatan Seksual, 66 Persen Tonton Pornografi

    Kementerian PPPA: 34,5 Persen Anak Laki-laki Sudah Lakukan Kegiatan Seksual, 66 Persen Tonton Pornografi

    Nasional
    Waspada, Kepala BMKG Sebut Ada Potensi Tsunami hingga 8 Meter Saat Nataru di Cilegon

    Waspada, Kepala BMKG Sebut Ada Potensi Tsunami hingga 8 Meter Saat Nataru di Cilegon

    Nasional
    Sistem Ganjil Genap Akan Diterapkan di Sejumlah Ruas Tol pada 20 Desember-2 Januari

    Sistem Ganjil Genap Akan Diterapkan di Sejumlah Ruas Tol pada 20 Desember-2 Januari

    Nasional
    Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak

    Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak

    Nasional
    Kuasa Hukum: Munarman Sehat, tetapi Agak Kurus

    Kuasa Hukum: Munarman Sehat, tetapi Agak Kurus

    Nasional
    Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

    Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.