Anas Sakit, DPD Teken Pakta Integritas

Keputusan yang diambil Yudhoyono sebagai pengendali partai mendapat dukungan dari daerah. DPD Partai Demokrat Jawa Timur menyatakan tidak ada masalah dengan perubahan mekanisme partai melalui Majelis Tinggi yang dipimpin Yudhoyono. ”Prinsip dasarnya elemen partai di daerah masih berfungsi semua, hanya saja langsung dikoordinasi oleh Majelis Tinggi,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo, Sabtu malam.

DPD Gorontalo juga mendukung Yudhoyono. ”Apa pun kebijakan yang diambil Yudhoyono untuk perbaikan partai selalu kami dukung sepenuhnya,” ujar Ketua DPD Gorontalo Gusnar Ismail, Minggu. Kepatuhan terhadap putusan Majelis Tinggi disampaikan daerah seperti DPD Jawa Tengah, DPC Merauke, DPC Jember, dan DPC Solo. DPD Jateng menindaklanjuti kebijakan itu dengan minta kader menandatangani pakta integritas.

Namun, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Cilacap Tridianto mengatakan, langkah Ketua Majelis Tinggi dinilai menabrak konstitusi partai. Dalam AD/ART tidak diatur pasal yang memungkinkan Majelis Tinggi berwenang mengintervensi posisi ketua umum.

Menurut Tridianto, Pasal 13 AD/ART menyebutkan, Majelis Tinggi berwenang mengambil keputusan strategis tentang enam persoalan, meliputi calon presiden dan wakil presiden, calon pemimpin DPR dan pemimpin MPR, calon partai-partai koalisi, dan calon-calon anggota legislatif pusat. Majelis Tinggi juga berwenang mengambil keputusan terkait calon-calon gubernur dan pemilihan kepala daerah serta rancangan AD/ART berikut program kerja lima tahun untuk disahkan dalam kongres. ”Jadi tidak ada dalam pasal itu Majelis Tinggi mengambil alih tugas ketua umum. Bagi saya, AD/ART sudah dilanggar Yudhoyono,” ujarnya.

Dia menilai Yudhoyono sebaiknya fokus memimpin pembenahan partai secara menyeluruh dan tidak mengusik posisi Anas sebagai ketua umum. Ketua DPC Partai Demokrat Purbalingga Muhammad Iqsan juga masih mendukung penuh kepemimpinan Anas. Pihak DPC tetap tidak terpengaruh manuver politik di tingkat elite dan menjunjung tinggi konstitusi partai.

Pengambilalihan Partai Demokrat oleh Yudhoyono dinilai semakin menjauhkan proses pelembagaan atau institusionalisasi partai sebagai organisasi modern. Kekuasaan partai kembali terpusat pada figur sentral Yudhoyono.

”Jika pada Kongres Bandung 2010 SBY sudah mulai mentransformasikan kekuasaan personalnya ke dalam sistem dan konstitusi partai, kini SBY menarik semuanya kembali. Partai Demokrat semakin mengalami ketergantungan. Semakin terjadi deinstitusionalisasi atau menguatnya personalisasi,” ujar Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda AR, Sabtu.

Seluruh kewenangan baru oleh Majelis Tinggi, kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ahmad Fauzi Ray Rangkuti, secara operasional tampaknya sulit dilaksanakan. Posisi sebagai presiden membuatnya sulit mengatur waktu antara kegiatan mengorganisasi parpol dan kegiatan kepresidenan. Perundang-undangan pun bakal lebih ”memihak” kepada ketua umum. Misalnya, dalam penetapan calon kepala daerah dan calon anggota DPR.(ATO/NTA/DIK/SIR/RWN/ILO/GRE/IRE/ZAL/APO/WHO/DEN)