Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Isyaratkan Anas Mundur dari Demokrat

Kompas.com - 09/02/2013, 03:26 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang menonaktifkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dinilai sebagai upaya untuk melengserkan Anas. Pernyataan "nonaktif" itu dinilai hanya ungkapan halus untuk meminta Anas mundur dari jajaran partai.

"Sikap SBY jelas menginginkan Anas lengser. Permintaannya agar Anas fokus pada masalah korupsi yang sedang dihadapi merupakan sinyal bahwa ia menginginkan Anas mundur. Dengan demikian, secara otomatis Anas akan berhenti dari posisi Ketua Umum," ujar pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto, saat dihubungi pada Sabtu (9/2/2013).

Dalam pidatonya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013) malam, SBY mengatakan memberi kesempatan kepada Anas untuk memfokuskan diri menghadapi masalah dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum kepada Anas.

Anas telah lama dikabarkan terlibat kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Dugaan keterlibatan Anas muncul dari mulut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Belakangan nama Anas kembali disebut-sebut telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus penerimaan gratifikasi saat dia masih menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Toto menilai pernyataan SBY yang menonaktifkan Anas dianggap aneh sebab KPK sendiri belum mengumumkan pada publik soal status Anas. Menurut Toto, SBY hanya ingin mengembalikan kepercayaan publik yang sudah mengecap Anas terlibat kasus korupsi. SBY tak ingin Demokrat dinilai sebagai partai korup karena Anas masih menduduki jabatan Ketua Umum. SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu meyakini mundurnya Anas dapat meningkatkan elektabilitas partai yang sedang terpuruk.

"SBY yakin bahwa jika Anas tetap dibiarkan duduk manis di kursi Ketua Umum, partai akan semakin terpuruk. Publik akan melihat partai ini dipenuhi dan dipimpin tokoh yang terkait kasus korupsi," kata Toto.

Berdasarkan beberapa hasil survei menjelang Pemilu 2014, elektabilitas Partai Demokrat memang terus merosot setelah sejumlah politikus di dalamnya tersandung kasus korupsi. Selain Nazaruddin, Angelina Sondakh dan Hartati Murdaya juga telah divonis karena kasus korupsi. Adapun Andi Alfian Mallarangeng masih menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    Nasional
    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Nasional
    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Nasional
    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    Nasional
    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Nasional
    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

    Nasional
    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Nasional
    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Nasional
    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com