Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fuad: Info Pelapor Itu KW-4, Harusnya SBY Prihatin

Kompas.com - 07/02/2013, 18:40 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com — Fuad Bawazier pun akhirnya buka suara setelah bertubi-tubi mendapat tudingan yang bermula dari kabar dugaan penggelapan pajak keluarga SBY. Alih-alih menuding dia secara frontal dari luar negeri, Fuad berpendapat seharusnya Presiden lebih prihatin soal bocornya data pajak. Kevalidan informasi juga dipertanyakan.

"SPT PPh SBY dan keluarganya itu sesuai ketentuan UU adalah rahasia dan wajib dirahasiakan," ujar Fuad, Kamis (7/2/2013). Kerahasiaan data pajak, ujar dia, merupakan kewajiban Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

"Kenapa ketika ada kebocoran, saya yang dituduh ?" tanya Fuad. Harusnya, ujar dia, diusut bagaimana bisa bocor, siapa yang membocorkan, dan siapa yang bertanggung jawab.

Perlu dicek juga, tambah Fuad, informasi yang mengatakan penginput data pajak sekarang adalah tenaga honorer. Informasi lain mengatakan rekanan pemborong sistem informasi pajak punya akses ke pusat data pajak di DJP Kementerian Keuangan. "Intinya, pemerintah gagal melaksanakan UU Pajak dan memberikan perlindungan kepada wajib pajak," ujar dia.

Fuad berpendapat, tidak sulit mengusut kebocoran ini. Tujuannya ialah agar tak ada lagi orang usil yang gunakan pajak untuk motif politik. "Kacau ya, siapa yang salah siapa disalahkan. Justru kita bisa menuntut kegagalan pemerintah menjaga rahasia wajib pajak," kecam Fuad.

Menurut Fuad, tudingan yang langsung datang dari Presiden bahwa dia adalah pembocor informasi pajak istana itu hanya bentuk ketidakakuratan laporan. "Karena juga sedang di luar negeri, mungkin informasinya kurang lengkap. KW-4 lah," kata dia berseloroh.

Dari Jeddah, Presiden menggelar jumpa pers menanggapi dugaan penggelapan pajak keluarganya. Saat itu, tiba-tiba Presiden menyebutkan beberapa nama sebagai pelapor kasus itu ke KPK. Bahkan, khusus untuk Fuad, Presiden secara khusus menyinggung pernah berencana menjadikannya menteri, tetapi batal berdasarkan informasi dari KPK.

Berita terkait dapat pula dibaca dalam topik SBY Tuding Fuad Bawazier

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com