Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal PKPI, KPU Belum Tentukan Sikap

Kompas.com - 06/02/2013, 17:20 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- KPU belum menentukan sikap akankah menerima putusan Bawaslu dan menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014. KPU masih meyakini keputusannya yang meloloskan hanya sepuluh partai politik.

Demikian disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik, anggota KPU Ida Budhiati, dan anggota KPU Sigit Pamungkas secara terpisah, Rabu (6/2/2013). Menurut Ida, sepanjang mengikuti persidangan PKPI, KPU menilai bukti-bukti yang diajukan PKPI tidak mendukung seluruh dalilnya. Karenanya, KPU memilih menunggu salinan putusan yang dibacakan Ketua Bawaslu dan mencermatinya terlebih dahulu.

Sigit menambahkan, pada prinsipnya, dalam sengketa pemilu, kewenangan Bawaslu adalah memberi alternatif penyelesaian sengketa. Sebagai sebuah alternatif penyelesaian sengketa, KPU dapat menolak atau menerima rekomendasi Bawaslu. Sikap KPU sangat bergantung pada bagaimana rekomendasi itu dibuat. "Sampai saat ini, KPU percaya dengan apa yang sudah diputuskan ketika menetapkan 10 parpol peserta pemilu," kata Sigit.

Husni mengemukakan, KPU memiliki satu minggu untuk mengkaji putusan Bawaslu. Setelah itu, baru KPU membuat surat keputusan tentang PKPI sebagai peserta Pemilu susulan dan menetapkan nomor urutnya sebagai peserta Pemilu 2014.

Selasa (5/2/2013) menjelang tengah malam, Bawaslu membacakan putusan atas gugatan sengketa yang diajukan PKPI. Bawaslu memutuskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014 dan membatalkan Keputusan KPU tentang Parpol Peserta Pemilu 2014 yang hanya meloloskan 10 parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

    Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

    Nasional
    Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Nasional
    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Nasional
    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Nasional
    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Nasional
    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    Nasional
    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Nasional
    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Nasional
    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Nasional
    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Nasional
    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

    Nasional
    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Nasional
    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com