Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasek Tak Percaya Elektabilitas Demokrat Tinggal 8,3 Persen

Kompas.com - 04/02/2013, 14:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika meragukan akurasi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut elektabilitas Partai Demokrat hanya tinggal 8,3 persen. Menurut dia, elektabilitas Demokrat memang turun, tetapi tidak seperti hasil SMRC.

"Survei bagi Demokrat adalah cermin untuk potret apa yang sudah terjadi. Tapi, yang kita tahu, dia (SMRC) konsultan parpol lain. Bisa saja berikan efek yang tidak maksimal, agak cembung, agak cekung. Kami bandingnya hasil lembaga survei lain berbeda. SMRC juga pernah gagal di survei Pilkada DKI Jakarta kan," kata Pasek di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/1/2013).

Pasek mempertanyakan elektabilitas Partai Golkar yang disebut naik di angka 21,3 persen. Pasalnya, elektabilitas Demokrat disebut turun akibat terlibatnya sejumlah kader Demokrat dalam kasus korupsi. Di sisi lain, kader Golkar juga ada yang terseret korupsi, yakni Zulkarnaen Djabar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran dan laboratorium di Kementerian Agama.

"Saya kira kalau dilihat dari sudut ironisnya, perbuatan korupsi lebih ironis terkait pengadaan Al Quran dibanding pembangunan wisma atlet, misalnya. Tapi, (elektabilitas) di Golkar naik," kata Ketua Komisi III DPR itu.

Pasek mengakui bahwa tuduhan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum terlibat kasus dugaan korupsi proyek Hambalang memang menjadi salah satu faktor merosotnya elektabilitas partai. Hanya, kata dia, tidak bisa masalah itu dilimpahkan kepada satu orang.

"Yang lain pasti punya kontribusi juga. Makanya, kita harus intropeksi bersama dan bangkit bersama. Survei itu bukan pertandingan resmi. Pertandingannya kan masih 1 tahun lagi. Kita perbaiki ke depan. Yang penting saat pertandingan nanti, 9 April, posisi Demokrat prima hadapi kompetisi," pungkas Pasek.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Nasional
    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com