Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfudz: PKS Tak Bisa Dihabisi!

Kompas.com - 01/02/2013, 10:43 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini bahwa perkara dugaan korupsi yang menjerat kader utamanya Luthfi Hasan Ishaaq tidak akan menghancurkan partai. Pasalnya, PKS tidak pernah bergantung pada orang per orang.

"Salah besar menyangka bisa menghabisi PKS dengan menangkap LHI," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Jumat (1/2/2013 ).

Mahfudz mengatakan, DPP PKS akan mengumumkan pengganti Luthfi sebagai Presiden PKS siang nanti. Pengunduran diri Luthfi, kata dia, merupakan sikap yang memprioritaskan kepentingan partai.

"LHI akan berkonsentrasi dalam penyelesaian kasus hukumnya. Langkah ini bagian dari etika dan mekanisme organisasi di PKS," kata Mahfudz.

Menurut Mahfudz, pihaknya sudah menerima informasi adanya beberapa pimpinan partai politik dan pejabat publik lain yang menjadi target operasi sejak beberapa bulan lalu. Hanya saja, pihaknya tidak mengalkulasi bahwa sasaran utama target operasi tersebut adalah Luthfi.

Mahfudz menambahkan, nuansa politik terlihat dalam pengusutan perkara Luthfi. Hal itu terlihat dari cepatnya penetapan tersangka Luthfi dan pasal menerima suap yang digunakan KPK. Padahal, kata Ketua Komisi I DPR itu, Luthfi tidak pernah menerima uang Rp 1 miliar.

"Tap,i KPK menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada KPK dan berharap proses pengadilan yang fair. PKS tidak akan terganggu serius atas kasus ini. Mekanisme organisasi PKS yang solid dan matang sudah siapkan langkah-langkah solusi kepemimpinan di DPP PKS," ujar Mahfudz.

Menuding ada konspirasi

Pasca-penetapan Luthfi sebagai tersangka, sejumlah petinggi PKS justru mengeluarkan pernyataan bahwa kasus ini merupakan rekayasa dan konspirasi untuk menjatuhkan PKS. Salah satunya adalah politisi senior PKS, Suryama M Sastra. PKS mengklaim sebagai partai yang selalu kritis dan antikorupsi.

"Kami ingin membaca apa yang ada behind the scene," ujar politisi senior PKS, Suryama M Sastra, Kamis (31/1/2013), di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta.

Menurut dia, banyak kejanggalan dalam kasus ini. Namun, ia tak merinci apa saja kejanggalan yang dimaksud. Suryama justru menuding penetapan Presiden PKS sebagai tersangka dalam waktu yang sangat cepat adalah sebuah konspirasi. "Kami melihat ini konspirasi," kata Suryama.

Seperti diberitakan, Luthfi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Luthfi diduga "menjual" otoritasnya untuk memengaruhi pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait kebijakan impor daging tersebut.

Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima suap dari perusahaan impor daging, PT Indoguna Utama, dengan barang bukti senilai Rp 1 miliar. KPK juga menetapkan Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Abdi Arya Effendi sebagai tersangka pemberi suap. 

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

    Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

    Nasional
    Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

    Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

    Nasional
    Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

    Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

    Nasional
    Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

    Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

    Nasional
    Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

    Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

    Nasional
    Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

    Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

    Nasional
    Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

    Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

    Nasional
    Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

    Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

    Nasional
    Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

    Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

    Nasional
    Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

    Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

    Nasional
    PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

    PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

    Nasional
    Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

    Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

    Nasional
    Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

    Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

    Nasional
    Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

    Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

    Nasional
    Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

    Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com