Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luthfi: Organisasi PKS Harus Terus Berjalan

Kompas.com - 31/01/2013, 18:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Luthfi Hasan Ishaaq mengungkapkan alasannya mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden Partai Keadilan Sejahtera saat akan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (31/1/2013) sore.

"Mulai hari ini saya mengajukan pengunduran diri saya kepada ketua majelis syuro agar bisa diproses sesuai dengan mekanisme organisasi agar saya bisa menjalankan proses di sini," kata Luthfi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Menurut Luthfi, dirinya mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden PKS agar dapat berkontrasi menjalani proses hukum di KPK. Dia pun berpesan kepada pengurus dan kader PKS yang lain agar tetap menjalankan roda organisasi, meskipun Luthfi tidak lagi menjabat.

"Ini bagian dari perjuangan PKS. Organisasi PKS harus terus berjalan dan tidak boleh berhenti meskipun saya tidak bisa lagi menjalankan roda organisasi partai," ucapnya.

Sebab, lanjut Luthfi, Musyawarah Nasional PKS mengamanatkan agar partai berbendera putih itu masuk dalam tiga besar perolehan suara Pemilihan Umum 2014.

Luthfi ditahan di Rumah Tahanan KPK cabang Kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait kebijakan impor daging sapi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Luthfi bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah sebagai tersangka atas dugaan menerima suap dari PT Indoguna Utama terkait kebijakan impor daging. KPK pun menetapkan dua petinggi dari perusahaan impor makanan itu sebagai tersangka, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

Penetapan Luthfi sebagai tersangka ini berawal dari tangkap tangan KPK pada Selasa (29/1/2013) malam. Dari penangkapan itu, KPK meringkus Fathanah, Juard, Arya, dan seorang perempuan.

Bersamaan dengan itu, KPK menyita barang bukti uang senilai Rp 1 miliar. Diduga, uang dari PT Indoguna tersebut diperuntukkan bagi Luthfi dan Fathanah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Nasional
    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Nasional
    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com