Hidayat: Kasus Luthfi Berpengaruh pada PKS di Tahun Politik

Kompas.com - 31/01/2013, 03:06 WIB
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada tahun 2013 yang sudah memasuki tahun politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diterpa badai rintangan. Salah satu petinggi partai ini, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap impor daging sapi.

Bagaimana nasib partai ini ke depan menjelang Pemilu 2014? Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik Hidayat Nur Wahid tak menampik ujian yang harus dihadapi partainya. Ia bahkan menyatakan kasus itu akan sangat memengaruhi partai. "Tentunya ini tahun politik sangat berpengaruh," ujar Hidayat, di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Kamis (31/1/2013) dini hari.

Meski tengah diterpa masalah, Hidayat mengatakan, partainya akan tetap bertahan. "PKS sangat terbiasa menghadapi tantangan dan kami akan tetap survive untuk memberantas korupsi," imbuh mantan Presiden PKS ini.

Lebih lanjut, Hidayat mengaku tidak mengetahui hubungan antara Luthfi dan tersangka lainnya, Ahmad Fatanah. Namun, ia memastikan partainya akan menentukan sikap pada Kamis ini. Majelis Syuro PKS akan melakukan rapat internal membahas nasib Luthfi sebagai Presiden PKS.

Suap impor daging

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap kebijakan impor daging sapi. Adapun para tersangka dalam kasus ini adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfhi Hasan Ishaaq dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, serta dua direktur PT Indoguna, yakni Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. Luthfi dan Fathanah diduga menerima suap terkait kebijakan impor sapi dari dua direktur PT Indoguna tersebut.

Penetapan Luthfi sebagai tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Selasa (29/1/2013) malam. Dari situ, KPK mengamankan empat orang, yakni Ahmad Fathanah, Arya Abdi Effendi, Juard Effendi, dan seorang wanita bernama Maharani. Bersamaan dengan penangkapan tersebut, KPK menyita uang Rp 1 miliar yang disimpan dalam kantong plastik dan koper.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keempatnya lalu diperiksa seharian di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Melalui proses gelar perkara, KPK menyimpulkan ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Luthfi sebagai tersangka. Informasi dari KPK menyebutkan, uang yang dijanjikan PT Indoguna terkait kebijakan impor daging sapi ini mencapai Rp 40 miliar.

Adapun uang Rp 1 miliar yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diduga hanya uang muka. Saat ini, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tengah diperiksa di KPK. Dia dijemput penyidik KPK dari kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, pada Rabu (30/1/2013) malam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud: Siapa Pun Pemerintahnya, Selalu Dituding Tak Mampu Laksanakan Pancasila

    Mahfud: Siapa Pun Pemerintahnya, Selalu Dituding Tak Mampu Laksanakan Pancasila

    Nasional
    Jalan Terjal Parpol Baru Nonparlemen untuk Dikenal Publik...

    Jalan Terjal Parpol Baru Nonparlemen untuk Dikenal Publik...

    Nasional
    Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas, Novel Baswedan Sebut Ada Bukti Foto

    Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas, Novel Baswedan Sebut Ada Bukti Foto

    Nasional
    2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

    2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

    Nasional
    Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

    Berkas Perkara Sekda Nonaktif Tanjungbalai Yusmada Dinyatakan Lengkap

    Nasional
    Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

    Kemenkes: Gelombang Ketiga Covid-19 Pasti Terjadi

    Nasional
    Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

    Lantik Komjen Paulus Jadi Deputi BNPP, Tito Ingatkan Tugas Penjaga Perbatasan

    Nasional
    Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

    Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

    Nasional
    Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

    Implementasikan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Dompet Dhuafa Ajak Penyandang Disabilitas Mental Rekreasi Edukasi

    Nasional
    Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

    Syarat Lengkap dan Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Via Darat, Laut, Udara...

    Nasional
    Survei 'Litbang Kompas', Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

    Survei "Litbang Kompas", Partai Gelora Jadi Partai Baru Paling Dikenal

    Nasional
    Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

    Gagalnya Mediasi Pertama Luhut dan Haris Azhar...

    Nasional
    Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

    Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

    Nasional
    Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

    Mahfud: Pemerintah Enggak Boleh Tertutup pada Kritik

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

    [POPULER NASIONAL] PCR Jadi Syarat Terbang, Maskapai Boleh Tambah Kapasitas | Cara Adukan Polisi lewat Propam Presisi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.