Ide Korupsi sejak Awal

Jakarta, Kompas - Praktik penyelewengan anggaran atau korupsi politik sudah dirancang sejak tahap penyusunan ide sebuah program pembangun- an. Korupsi sengaja dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan partai politik karena partai tidak memiliki sumber keuangan sendiri.

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertema ”Mengulas Dugaan Mengakarnya Budaya Kolusi di Lembaga Tinggi Negara” yang digelar Perhimpunan Profesional Indonesia di Jakarta, Minggu (27/1).

”Kalau dulu korupsi sederhana, misal dengan me-mark up harga barang dari Rp 100 menjadi Rp 110. Sekarang mark up lebih mahal dari nilai proyek, bahkan korupsi sudah dirancang sejak dalam tataran ide. Jauh sebelum anggaran direncanakan,” kata Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudo Husodo, salah satu narasumber diskusi.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko, narasumber lainnya, juga berpendapat bahwa korupsi sudah dirancang sejak awal. Sering kali sebuah proyek sengaja didesain untuk dikorupsi bersama-sama.

”Jadi sudah dirancang proyeknya apa, siapa yang memperjuangkan perencanaan anggaran, di daerah mana proyek akan dilaksanakan, sampai pada siapa yang melaksanakan proyek,” ujarnya.

Menurut Danang, korupsi sengaja dirancang untuk membiayai kelangsungan hidup partai politik (parpol). Parpol terpaksa melakukan korupsi karena tidak memiliki sumber keuangan.

Berdasarkan catatan ICW, tidak ada satu parpol pun yang membiayai diri dari iuran anggota. Selain itu, parpol juga tidak memiliki sumber pendapatan lain yang legal. Karena itu, parpol membebankan biaya operasional kepada para anggota fraksi mereka di parlemen.

Siswono membenarkan bahwa sumbangan dari anggota fraksi di parlemen menjadi tulang punggung keuangan parpol. ”Dari sembilan parpol di parlemen, tidak ada yang hidup dari iuran anggota. Backbone-nya adalah anggota fraksi,” katanya.

Narasumber lain, J Kristiadi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) berpendapat, akar korupsi adalah ada kesesatan dalam berpolitik. Para politikus serta parpol lebih mengedepankan politik uang untuk mendapatkan kekuasaan sehingga setelah memperoleh kekuasaan, mereka cenderung memanfaatkan kewenangan untuk menyelewengkan anggaran.

Perbaiki perekrutan

Baik Siswono, Danang, maupun Kristiadi sependapat bahwa parpol menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas praktik korupsi politik. Pasalnya, parpol merupakan mesin untuk memproduksi pejabat, baik anggota legislatif maupun pemimpin di lembaga eksekutif dari tingkat pusat hingga daerah.

Siswono pun berharap semua parpol dapat memperbaiki pola perekrutan calon pejabat negara, khususnya calon anggota legislatif (caleg).

”April, parpol harus menyerahkan DCS (daftar caleg sementara). Kalau saja caleg yang diajukan adalah orang-orang baik, maka yang terpilih menjadi anggota DPR adalah yang terbaik dari yang baik,” katanya. Danang mengusulkan Komisi Pemilihan Umum membuat peraturan berupa kewajiban parpol untuk menyerahkan laporan keuangan.

Di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengatakan, dalam penempatan caleg di semua daerah pemilihan, partai tetap memberlakukan seleksi ketat dengan mengutamakan jejak rekam caleg yang tidak pernah tersangkut kasus korupsi. (NTA/ILO)